REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menunda proyek strategis nasional (PSN) Kereta Cepat atau Semi Cepat Jakarta-Surabaya yang semula direncanakan bakal dibangun pada pemerintahan Joko Widodo. Adapun, alasan ditundanya proyek tersebut karena biaya yang dibutuhkan cukup besar sementara masa pemerintahan tinggal dalam hitungan bulan.
“Kereta Api Jakarta-Surabaya sudah jelas. Itu tidak bisa selesai. Pembiayaannya saja belum,” kata Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kemenko Perekonomian, di Jakarta, Rabu (26/7/2023).
Wahyu menjelaskan, kajian proyek tersebut sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Namun, ia mengatakan hingga saat ini Kemenhub belum mempresentasikan rencana detail proyek Kereta Api Jakarta-Surabaya.
Di sisi lain, pemerintah juga belum memutuskan apakah akan dibangun kereta cepat atau semi cepat. Adapun sejauh ini proyek yang bakal segera rampung, yakni Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dioperatori oleh PT Kereta Cepat Indonesia-Cina.
“Jadi, usulan Kemenhub begitu (ditunda), ada suratnya. Itu juga karena belum ada financial closing, pembiayannya saja kita belum tahu. Tidak mungkin dengan APBN, itu sektor yang agak berat,” ujar Wahyu.
Lagi pula Wahyu mengatakan, pemerintah sudah membangun jalur doubel track untuk jalur kereta reguler yang dioperasikan PT Kereta Api Indonesia yang selama ini sudah melayani berbagai rute di Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan itu sementara dinilai telah cukup membantu peningkatan layanan transportasi kereta.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, KCIC siap melakukan studi pendahuluan untuk perpanjangan rute Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ke Surabaya.
Hal itu diungkapkan Luhut seusai mengikuti uji coba operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan kecepatan 350 kilometer per jam.
“Saya kira ini loncatan teknologi, kita sudah minta, nanti akan kami laporkan ke Presiden (Jokowi) preliminary study untuk Bandung sampai ke Surabaya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Stasiun Halim KCIC, Jakarta, Juni lalu.
Perpanjangan rute kereta cepat juga diyakini Luhut akan mampu ditopang oleh hilirisasi industri dalam negeri yang tengah digenjot pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bahan baku. “Akan banyak material yang tidak perlu kita impor lagi, akan kita gunakan dalam negeri,” kata dia menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
