REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menilai perlu ada penyesuaian target kredit usaha rakyat dengan cara memperhatikan kecukupan anggaran. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan carry over tagihan subsidi kredit usaha rakyat secara bertahap.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya memperhatikan dinamika penyaluran kredit usaha rakyat pada semester I 2023, perlu adanya penyesuaian target penyaluran kredit usaha rakyat pada 2023.
"Dengan tetap menjaga jumlah dan kualitas disbursement KUR dan memperhatikan kecukupan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan carry over tagihan subsidi KUR secara bertahap pada 2023 dan 2024," ujar Airlangga dalam keterangan tulis, Ahad (16/7/2023).
Dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penyaluran KUR Semester I dan Optimalisasi KUR Semester II 2023 itu, Airlangga membahas strategi-strategi dalam menjaga kualitas penyaluran kredit usaha rakyat dan kepastian proses bisnis penyaluran dengan mempercepat penetapan regulasi yang dibutuhkan. Dia juga membahas upaya penyempurnaan Peraturan Menteri Koordinator 1 Tahun 2023 untuk mempertegas penerjemahan dan memperjelas aturan pelaksanaan penyaluran kredit usaha rakyat. Diharapkan dengan penyempurnaan tersebut, penyaluran kredit usaha rakyat makin kredibel dan tepat sasaran.
Permenko 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR mengatur mengatur tentang reformulasi kriteria calon penerima KUR yang bertujuan menghilangkan praktik perpindahan debitur kredit komersial menjadi debitur kredit usaha rakyat. Serta penerapan suku bunga/marjin kredit usaha rakyat super mikro sebesar tiga persen peningkatan akses pembiayaan skala usaha ultra mikro.
Airlangga juga membahas terkait penetapan suku bunga dasar kredit seluruh skema kredit usaha rakyat tetap. Hal itu akan segera ditindaklanjuti dengan perangkat regulasi Keputusan Menteri Keuangan dan Petunjuk Teknis dari Kuasa Pengguna Anggaran.
Dalam rangka optimalisasi penyaluran dan peningkatan kualitas kredit usaha rakyat semester II 2023, juga dilakukan perubahan kebijakan terkait definisi kredit komersial, kredit skala ultra mikro dan pembebasan akses berulang kredit usaha rakyat kepada debitur kredit usaha rakyat sektor pertanian dengan luas lahan terbatas. Pemenuhan regulasi sebagai dasar hukum pembayaran penagihan subsidi bunga/subsidi marjin kredit usaha rakyat juga akan dipercepat, sehingga penyalur kredit usaha rakyat dapat memperoleh kepastian pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin kredit usaha rakyat dan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sebagai langkah akselerasi penyaluran kredit usaha rakyat per semester II 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
