Selasa 20 Jun 2023 15:37 WIB

Pengamat Nilai Wajar Rencana Tambahan Impor Beras Antisipasi El Nino

Kemendag telah teken kontrak dengan India untuk impor beras.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Friska Yolandha
Pekerja menimbang beras impor dari Vietnam yang baru tiba di gudang Bulog Subdivre Kota Serang, Banten, Selasa (2/5/2023). Untuk menjaga stabilitas volume Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog secara bertahap mendatangkan beras impor dari Vietnam yang akan disalurkan dalam program bantuan sosial (Bansos) non tunai mulai pertengahan Mei 2023.
Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
Pekerja menimbang beras impor dari Vietnam yang baru tiba di gudang Bulog Subdivre Kota Serang, Banten, Selasa (2/5/2023). Untuk menjaga stabilitas volume Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog secara bertahap mendatangkan beras impor dari Vietnam yang akan disalurkan dalam program bantuan sosial (Bansos) non tunai mulai pertengahan Mei 2023.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana menambah impor beras sebanyak 1 juta ton dari India sebagai antisipasi kekurangan beras imbas iklim El Nino yang akan melanda Indonesia tahun ini. Kementerian Perdagangan pun telah meneken kontrak dengan India untuk mengamankan pasokan tersebut. 

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai wajar langkah pemerintah. Pasalnya, sebaran sentra beras di Tanah Air tengah dihadapkan pada tantangan kekeringan. 

Baca Juga

“Skema ini bagus sebagai antisipasi, walau penjelasan BMKG menyatakan masih netral, kalau melihat peta sebaran, daerah-daerah sentra produksi itu merah semua. Kita juga belum tahu seberapa besar dampaknya,” kata Khudori saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (20/6/2023). 

Khudori menuturkan, kebijakan penugasan importasi beras sebanyak 2 juta ton yang diberikan kepada Bulog sejak akhir tahun lalu, pun tidak mudah direalisasikan. Hal itu menandakan terdapat pengetatan produksi beras di sejumlah negara produsen lainnya. 

 

Lebih lanjut, ia mengatakan, tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton boleh jadi berkaitan langsung menjelang tahun politik. Pemerintah ingin agar situasi ketahanan pangan dalam negeri tetap terjaga sehingga tidak terjadi gejolak harga akibat kelangkaan pasokan. 

Namun, menurut dia, dalam situasi normal, pemerintah kerap gamang bila dihadapkan pada situasi krisis akibat pangan. Terlebih, komoditas beras punya andil yang besar dalam pemberantasan kemiskinan. 

“Garis kemiskinan ada makanan dan non makanan. Makanan berkontribusi sekitar 73 persen-74 persen dan dari keseluruhan itu beras dominan,” ujarnya. 

(Proyeksi produksi beras tahun ini diperkirakan mencapai....)

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement