REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmojo mengatakan perampingan dan refocusing usaha menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN. Pria yang akrab disapa Tiko itu menyampaikan merger menjadi salah satu langkah yang diambil dalam perampingan BUMN, seperti yang terjadi pada penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.
Tiko mengatakan merger PPD-Damri menjadi merger ketiga di bawah klasternya setelah merger Pelindo dan Bank Syariah Indonesia (BSI). "Tujuannya bagaimana menciptakan skala usaha ini bisa efektif berkompetisi ke depan. Kita tahu di dalam BUMN ada dua tugas yakni public services dan value creation. Kita ingin penggabungan usaha ini maka dua-duanya bisa berjalan efektif," ujar Tiko dalam Perayaan Penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (19/6/2023).
Tiko mengatakan transportasi jalan adalah sektor yang terfragmentasi dengan cukup kompetitif. Tiko ingin merger tersebut kian memperkuat Damri menjadi lebih kompetitif, bisa bersaing, menciptakan profit, dan melayani masyarakat secara lebih baik.
Tiko berharap integrasi kedua perusahaan, baik dari sistem, human capital, layanan, dan percepatan pengembangan ke depan dapat berjalan optimal. Hal ini akan berdampak signifikan dalam meningkatkan penambahan kualitas layanan, rute, hingga perbaikan dari sisi keuangan perusahaan.
"Jadi ini merupakan satu paket semua, tidak bisa dilepas-lepas dan jadikan ini momentum untuk transformasi budaya juga bagi seluruh pegawai Damri," ucap Tiko.
Tiko berharap merger PPD-Damri dapat mencontoh merger Pelindo dan BSI yang dengan cepat bisa segera terintegrasi. Bahkan, fungsi operasional bisa langsung terimplementasi dalam waktu satu tahun sehingga berkontribusi pada peningkatan layanan, market share, dan juga keuangan.
"Pesan yang paling utama adalah jangan menjadikan ini sebagai titik akhir, tapi sebagai titik awal dari proses untuk melakukan integrasi dan percepatan pengembangan ke depan," kata Tiko.
Muhammad Nursyamsi
Ikuti Whatsapp Channel Republika
