REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah telah menerbitkan surat berharga syariah negara (SBSN) alias sukuk ritel hijau senilai Rp 20,8 triliun hingga saat ini. Penerbitan sukuk ritel hijau merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun berbagai instrumen yang mendukung transisi energi.
"Ini artinya masyarakat bisa berpartisipasi untuk pembiayaan berbagai proyek yang sifatnya mentransformasikan menuju ekonomi hijau," ujar Sri Mulyani dalam acara Green Economy Forum 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (6/6/2023).
Selain secara ritel, bendahara negara tersebut mengungkapkan Indonesia juga telah menerbitkan sukuk hijau secara global sebanyak 5 miliar dolar AS serta terdapat pula obligasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs Bond) yang diterbitkan tahun 2021 sebesar 500 juta euro.
SDGs Bond tersebut merupakan salah satu SDGs Bond pertama yang diterbitkan dengan suku bunga yang sangat rendah sebelum terjadi kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga global.
Menurut Sri Mulyani, Indonesia termasuk negara yang pertama menerbitkan sukuk hijau di pasar dunia. Adapun, kini langkah tersebut banyak diikuti oleh negara-negara maju dan berkembang.
"Saya sering saat berada dalam pertemuan internasional, banyak menteri-menteri keuangan dari negara berkembang yang menanyakan pengalaman Indonesia untuk menerbitkan instrumen ini," ujar dia.
Ia menuturkan, penerbitan sukuk hijau di pasar global bukan saja menggambarkan penerbitan instrumen, melainkan juga memperlihatkan persiapan mekanisme agar instrumen tersebut tetap kredibel dari sisi klasifikasi sebagai sebuah instrumen pembiayaan yang hijau.
Dengan demikian, hal itu merupakan salah satu lanskap bagaimana Indonesia terus mendorong ekonomi hijau dengan berbagai penggunaan instrumen kebijakan, instrumen keuangan, dan membentuk berbagai institusi baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
