REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah melakukan pengendalian inflasi khususnya di sektor pangan dinilai membuahkan hasil. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan penurunan inflasi nasional secara tahun ke tahun (yoy) dari 4,33 persen pada April 2023 menjadi 4 persen pada Mei 2023. Andil sektor pangan melalui kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada Mei 2023 secara tahunan berada di angka 1,13 persen atau turun dibanding bulan sebelumnya yang berada di posisi 1,20 persen.
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, pengendalian inflasi pangan yang dilakukan bersama kementerian/lembaga terkait, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan seluruh stakeholder pangan berkontribusi positif menurunkan angka inflasi nasional Mei 2023.
“Tentunya ini juga hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap pekan bersama Kementerian Dalam Negeri dengan mengumpulkan seluruh pemda, intansi, dan stakeholder terkait,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (5/6/2023).
Meski tren inflasi menurun, Arief menegaskan, pihaknya tetap fokus pada langkah dan strategi pengendalian inflasi ke depan. Terutama guna mewaspadai fluktuasi harga sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi selama setahun terakhir, seperti beras, telur ayam ras, bawang putih, dan bawang merah.
“Apabila dilihat dari data inflasi bulan ke bulan, Mei 2023 terhadap April 2023, kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau masih memberikan andil inflasi 0,13 persen atau lebih tinggi dibanding andil bulan sebelumnya yang berada di posisi 0,09 persen. Dengan sejumlah aksi yang kita lakukan, di tengah perubahan harga variabel produksi, kenaikan andil terhadap inflasi bisa ditekan tidak lebih dari 0,04 persen. Potensi inflasi ini yang akan terus kita tekan dan pastikan langkah mitigasinya,” ujarnya.
Terkait langkah yang akan dilakukan, Arief menyampaikan, Badan Pangan Nasional fokus pada upaya menjaga stabilitas pasokan serta keseimbangan harga komoditas pangan dari hulu hingga hilir. Pihaknya juga, terus menggenjot program-program strategis yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan pokok.
Lebih lanjut, Arief menyampaikan, untuk pengendalian harga komoditas beras, sejak Januari hingga akhir tahun ini, pemerintah akan terus melakukan sejumlah intervensi dengan mengoptimalkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Hal itu di antaranya melalui penyaluran beras SPHP Bulog ke seluruh provinsi dengan harga beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Langkah ini untuk mengendalikan harga beras di tingkat konsumen. Sejak Januari sampai 31 Mei 2023 ini, Bulog telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 587 ribu ton ke seluruh provinsi. Penyaluran beras SPHP masih akan terus dilakukan sepanjang tahun,” jelasnya.
Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama Bulog juga terus menggenjot penyaluran bantuan pangan beras bagi 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk menjaga daya beli masyarakat. Sampai dengan 4 Juni 2023 telah disalurkan sebanyak 433 ribu ton bantuan beras.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
