REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan bisa memenuhi 24 persen kebutuhan susu dari dalam negeri menyusul masih tingginya impor susu, terlebih setelah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang merebak di Indonesia.
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika, mengatakan sekarang importasi susu cukup besar, terutama pascapandemi Covid-19 ada peningkatan impor yang cukup signifikan.
"Target utama kita paling tidak pemulihan, sama seperti sebelum ada PMK. Memang kita targetkan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa memenuhi sampai 24 persen dari dalam negeri," kata Putu dalam Kick Off Program Young Progressive Farmer Academy di Jakarta, Rabu (31/5/2023).
Putu menjelaskan, sebelum Covid-19 dan adanya wabah PMK, sebanyak 22 persen susu segar bisa disuplai dari dalam negeri. Namun, sejak ada wabah PMK, baik industri yang menghasilkan susu maupun produktivitas induk sapi perah sangat turun.
"Kita sudah di bawah 20 persen mengisi dari dalam negeri, 80 persen lebih impor. Pertumbuhan produksi susu dari tahun ke tahun rata-rata satu persen selama enam tahun terakhir, sementara pertumbuhan kebutuhan bahan baku industri pengolah susu itu 5,3 persen. Jadi ketimpangannya semakin besar," kata Putu menjelaskan.
Putu menjelaskan, upaya yang dilakukan utamanya adalah memulihkan produktivitas susu sapi perah yang saat ini masih 8 liter-12 liter per ekor per hari. Ia menyebut potensi produktivitas bisa naik hingga 24 liter-30 liter per ekor per hari.
"Kita akan berkolaborasi terutama untuk meningkatkan kualitas pakan, untuk kita coba membangun ekosistem pakan bisa mendukung kegiatan peternakan susu perah," kata Putu.
Kemenperin, lanjut Putu, pada 2024 menargetkan sudah bisa memberikan insentif untuk memperbaiki ekosistem penerimaan susu sebagai bahan baku industri pengolahan susu dengan restrukturisasi permesinan. Termasuk cooling system dan perangkat-perangkat yang sesuai dengan upaya untuk menjaga kualitas bahan baku susu. "Itu sudah mulai kita diskusikan," ujarnya.
Dari sisi pembiayaan, Putu mengatakan industri pengolah susu diharapkan bisa menjadi penjamin dan offtaker (pembeli) untuk pembiayaan pengembangan produksi susu segar. "Memang sudah banyak dikembangkan oleh perbankan untuk sistem pembiayaannya," imbuh Putu.
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) Tri Melasari menjelaskan produksi susu nasional baru mencapai 22 persen. Apalagi dengan adanya PMK, ada penurunan produksi sehingga harus melakukan program-program yang dapat berkontribusi pada peningkatan populasi dan konsumsi.
Kementan telah melakukan upaya antara lain meningkatkan populasi sapi perah, pemasukan sapi perah untuk pemelihara, pemberian insentif pajak, hingga pemberian subsidi pakan bagi peternak pada saat PMK untuk memperbaiki kondisi produksi. Selain itu, Kementan bekerja sama sejumlah pihak untuk pengembangan peternakan sapi susu organik serta pendampingan good farming practices di masyarakat di peternak dan good breeding.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
