Senin 29 May 2023 12:29 WIB

ID Survey Gandeng Metaverse Green Exchange Kembangkan Perdagangan Karbon 

ID Survey mengembangkan infrastruktur perdagangan karbon di Indonesia.

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ahmad Fikri Noor
Logo ID Survey. Holding BUMN jasa survei atau ID Survey sebagai fasilitator dekarbonisasi BUMN, menjalin kerja sama dengan Metaverse Green Exchange (MVGX) Singapura dalam pengembangan infrastruktur perdagangan karbon di Indonesia.
Foto: sucofindo.co.id
Logo ID Survey. Holding BUMN jasa survei atau ID Survey sebagai fasilitator dekarbonisasi BUMN, menjalin kerja sama dengan Metaverse Green Exchange (MVGX) Singapura dalam pengembangan infrastruktur perdagangan karbon di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN jasa survei atau ID Survey sebagai fasilitator dekarbonisasi BUMN, menjalin kerja sama dengan Metaverse Green Exchange (MVGX) Singapura dalam pengembangan infrastruktur perdagangan karbon di Indonesia. Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia BKI atau ID Survey Arisudono menyampaikan, hal ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menjalankan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang berfokus pada Environmental, Social, and Governance (ESG) rating dan performance.

"ID Survey dengan kompetensinya dan Metaverse Green Exchange dengan pengalaman digital serta blockchain yang dimiliki, sangat cocok untuk membangun komunikasi lebih lanjut ke arah kemitraan dalam pengembangan ekosistem dekarbonisasi dan perdagangan karbon. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga hingga level regional," ujar Arisudono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Baca Juga

Ari menyampaikan kerja sama ini juga dilatarbelakangi komitmen dalam Paris Agreement sebagai perjanjian internasional mengenai penanggulangan permasalahan iklim global. Ari mengatakan komitmen yang ada terkadang menimbulkan situasi sulit tersendiri bagi para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam implementasi NEK. 

Pasalnya, lanjut Ari, sejak Paris Agreement muncul pada 2015, karbon kredit lebih diperhitungkan kredibilitasnya melalui sistem register nasional hingga internasional. Ari mengatakan, sebaliknya pada fakta di atas, skema voluntary pada Protokol Kyoto yang merupakan kesepakatan internasional dalam mengurangi emisi karbon dioksida (CO2) serta keberadaan gas rumah kaca di atmosfer yang ada sejak 2005 menjadi semakin tidak luwes untuk dipraktikkan. 

 

Ari menyebut dua komitmen tersebut akhirnya menimbulkan dilema. Sebab Paris Agreement berfokus pada Nationally Determined Contribution (NDC). Sedangkan voluntary carbon market yang mengakomodasi kebebasan jual-beli kredit karbon dalam rangka pemenuhan kebutuhan insentif transisi energi bersih yang berkeadilan tidak memperhitungkan NDC. Ari melanjutkan kedua skema tersebut akan diterapkan di Indonesia seiring dengan semakin intensnya penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sebagai penyedia layanan satu atap dekarbonisasi dan ESG, ucap Ari, ID Survey akan terus berupaya membantu para pelaku usaha melalui kompetensi carbon accounting, carbon management consulting, carbon monitoring, validation atau verification, ESG consulting, ESG booster, energy audit, environmental audit, hingga ke pendampingan teknis dalam implementasi green business.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement