REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan financial technology (fintech) Modalku menilai, sektor pengadaan pemerintah memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Hal itu dibuktikan oleh meningkatnya anggaran belanja pemerintah pada 2023 dibandingkan tahun lalu yakni menjadi Rp 3.061 triliun.
"Potensi pendanaan sektor pengadaan pemerintah pun dianggap masih sangat besar," ujar Country Head Modalku Arthur Adisusanto dalam Media Gathering di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Melihat potensi tersebut, Modalku menghadirkan produk Modal Proyek bagi perusahaan atau vendor e-catalogue dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang membutuhkan alternatif pendanaan tanpa agunan saat akan menjalankan proyek dari pemerintah. Nominal pendanaan yang ditawarkan perusahaan mencapai Rp 1,5 miliar. Tenornya juga fleksibel hingga 120 hari sesuai tempo pembayaran proyek.
Guna meminimalisasi risiko dalam penyaluran pembiayaan ke proyek pengadaan pemerintah, Arthur menjelaskan, ada beberapa antisipasi yang dilakukan perusahaan. Di antaranya melihat profil pemberi kerjanya dari kementerian atau lembaga mana.
"Untuk pemenang LPSE sendiri karena sistemnya open, apakah mereka sudah menang tender? Setiap kali mereka menang, kami lihat pemberi kerjanya," jelas dia.
Langkah berikutnya, Modalku memberikan kesempatan penerima modal menyelesaikan pembayarannya dalam empat bulan. Mereka diberi tambahan selama satu bulan, dari yang sebelumnya hanya tiga bulan.
"Kita tidak mengharapkan mereka telat bayar. Kita verifikasi pasti," jelasnya.
Modalku pun kini mulai menjalankan bisnis dengan prinsip berkelanjutan atau Environment Social and Good Governance (ESG). Dijelaskan, melalui pendekatan itu perusahaan financial technology (fintech) tersebut berusaha menemukan keseimbangan antara faktor ekonomi, lingkungan, dan sosial, baik dalam aktivitas operasi internal maupun pendanaan.
Sustainability and ESG Lead Grup Modalku Annette Aprilana menuturkan, praktir ESG di Modalku telah terintegrasi dengan bisnis utama. Salah satunya lewat adanya penilaian risiko ESG pada proses credit assessment Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) atau penerima dana.
"Penilaian ini mempertimbangkan risiko lingkungan dan sosial dari calon penerima dana atau UMKM. Hal itu berdasarkan kerangka penilaian risiko ESG di Modalku," jelas Annette pada kesempatan serupa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
