Rabu 12 Apr 2023 11:46 WIB

Wapres Imbau Semua Pihak Awasi Pengamanan QRIS Kotak Amal Masjid

Wapres menegaskan diperlukan sistem kontrol dan pengamanan yang baik terhadap QRIS.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Fuji Pratiwi
Sisa sobekan stiker QRIS palsu yang mengatasnamakan untuk restorasi masjid di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (10/4/2023). Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pemilik QRIS, dapat memperkuat sistem pengawasan baik dari penempatan maupun pengamanan QRIS masjid usai adanya aksi penipuan dengan modus menempel kode QR atau QRIS palsu kotak amal masjid.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sisa sobekan stiker QRIS palsu yang mengatasnamakan untuk restorasi masjid di Masjid Nurul Iman Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (10/4/2023). Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pemilik QRIS, dapat memperkuat sistem pengawasan baik dari penempatan maupun pengamanan QRIS masjid usai adanya aksi penipuan dengan modus menempel kode QR atau QRIS palsu kotak amal masjid.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pemilik QRIS, memperkuat sistem pengawasan baik dari penempatan maupun pengamanan QRIS masjid usai adanya aksi penipuan dengan modus menempel kode QR atau QRIS palsu kotak amal masjid. Beberapa masjid yang pernah mengalami kejadian ini di antaranya Masjid Istiqlal dan Masjid Nurul Iman Blok M Square.

"Yang pertama tentu dari pemilik QRIS, masjid-masjid, dia harus terus mengontrol jangan sampai ada yang menyalahgunakan," kata Kiai Ma'ruf dikutip dari keterangan tertulisnya, Rabu (12/4/2023).

Baca Juga

Kiai Ma'ruf juga menyampaikan, selain pemilik QRIS, dalam skala lebih luas, pihak otoritas yang lebih tinggi juga harus memiliki sistem pengawasan terhadap seluruh QRIS yang teregistrasi. "Dari pihak yang punya otoritas ini (Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia), supaya diciptakan pengamanan," kata Kiai Ma'ruf.

Sebab, adanya temuan kasus penipuan QRIS kotak amal masjid ini menunjukan pengawasan dan pengamanannya masih kurang. "Kalau seperti sekarang berati kan kurang aman, padahal kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Artinya itu inovasi pelayanan lebih mudah, lebih baik, tetapi ada risiko yang ternyata bisa diganti oleh [oknum]," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini pun menegaskan diperlukan sistem kontrol dan pengamanan yang baik terhadap QRIS yang beredar. Salah satunya untuk kode QR yang mengangkut dana untuk kemaslahatan umat.

"Karena itu otoritas harus menciptakan (pengamanan) itu akan membahayakan pemilik QRIS," ujar dia.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement