REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN+3 (The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office/AMRO) Marthe Hinojales berharap ASEAN+3 dapat mewujudkan keuntungan ekonomi dari transisi nol bersih sambil meminimalkan dampak negatif pertumbuhannya melalui mobilisasi modal swasta.
Keuntungan tersebut yakni adopsi kendaraan listrik yang akan membantu memacu investasi dan mewujudkan transformasi yang diperlukan dalam industri otomotif di kawasan. Juga penangkapan karbon yang dapat membantu meminimalkan risiko dari terdamparnya aset serta penggantian kerugian karbon yang dapat menciptakan aset keuangan baru dari sumber daya alam.
"Untuk memaksimalkan berbagai manfaat ini, modal swasta harus dimobilisasi dengan bantuan pendukung seperti standar dan kerangka kerja yang sebanding," ujar Hinojales dalam panel diskusi bertajuk "ASEAN+3 On the Road to Net Zero" yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Menurut dia, standar dan kerangka kerja yang sebanding di seluruh kawasan untuk instrumen keuangan berkelanjutan akan sangat penting dalam mengakses pembiayaan yang sangat dibutuhkan.
Adapun seluruh ekonomi ASEAN+3 telah membuat komitmen untuk memitigasi perubahan iklim. Kunci mitigasi yakni dengan menetapkan harga yang sesuai untuk emisi karbon.
Tetapi dengan wilayah yang sebagian besar mengandalkan bahan bakar fosil, penetapan harga karbon berimplikasi pada inflasi dan daya saing ekspor dalam jangka menengah hingga panjang. Beberapa ekonomi juga menghadapi risiko besar dari aset yang terdampar, dengan potensi konsekuensi bagi stabilitas keuangan regional.
Maka dari itu, Hinojales menegaskan semakin cepat tersedia alternatif rendah karbon yang dapat diskalakan, andal, dan terjangkau untuk ASEAN+3, transisi dari bahan bakar fosil akan semakin tidak menyakitkan dan mahal. Dengan demikian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan untuk masing-masing ekonomi ASEAN+3.
"Kawasan ini perlu menggunakan rangkaian kebijakan yang dirancang dengan baik untuk masing-masing ekonomi, yang akan mencakup pembuat kebijakan fiskal menggunakan pengeluaran iklim secara cerdas," tuturnya.
Ia membeberkan rekomendasi kebijakan tersebut yaitu dengan memanfaatkan pengeluaran publik yang berdasarkan informasi iklim dan alat fiskal untuk transisi yang teratur, serta meningkatkan kemampuan sistem keuangan untuk memobilisasi pembiayaan hijau dan rendah karbon.
Kemudian, menjaga integritas pasar dan instrumen hijau melalui transparansi dan penetapan standar, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintah untuk memastikan keselarasan dengan strategi transisi jangka panjang ekonomi yang kredibel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
