REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pos Indonesia dipercaya pemerintah untuk menyalurkan Program Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023. Bekerja sama dengan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, PT Pos Indonesia akan mendistribusikan bantuan beras sebanyak lebih dari 132 juta kilogram kepada lebih dari 13 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 18 provinsi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Rentang waktu penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut dilakukan selama tiga bulan, terhitung dari Maret hingga Mei 2023," kata Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia, Siti Choiriana, dalam keterangan tertulisnya di Bandung, Sabtu (1/4/2023).
Pos Indonesia untuk telah membantu dan mendistribusikan bansos di tahun 2023 ini ketiga kalinya. Sebelumnya, pada 2021 dan 2022, Pos Indonesia juga diamanahi untuk menyalurkan bantuan yang sama.
"Alhamdulillah saat itu sukses mendistribusikan seluruhnya tepat waktu," ujar Siti Choiriana atau yang biasa dipanggil Ana.
Hari ini, Pos Indonesia menyalurkan bantuan ke beberapa provinsi, seperti Papua, Papua Barat, Jawa Tengah, dan beberapa provinsi lainnya. Di Provinsi Papua sebanyak 4.654 ton beras telah disalurkan, sementara itu di Papua Barat sebanyak 750 ton beras juga telah disalurkan.
Masing-masing KPM akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan yang dimulai pada 31 Maret 2023. Lebih lanjut, penunjukan Pos Indonesia untuk mendistribusikan bantuan ini bukanlah tanpa alasan.
Perusahaan BUMN yang telah berusia 276 tahun ini telah memiliki sebaran titik serta jangkauan paling luas hingga ke daerah 3T. Terhitung, terdapat 42 Kantor Cabang Utama, 168 Kantor Cabang, dan 4.308 Kantor Cabang Pembantu di seluruh wilayah Indonesia.
"Lebih dari 5.000 pengantar akan kami kerahkan untuk membantu menyalurkan Program Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023. Dengan demikian, distribusi bantuan akan lebih cepat dan merata," kata Ana.
Supaya bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima oleh yang berhak, Pos Indonesia menerapkan sejumlah strategi. Seperti melakukan validasi penerima dan melakukan geotagging pada tiap penerima manfaat.
"Proses validasinya adalah kami memastikan dan mencocokkan data penerima, memfotonya, kemudian setelah selesai dan cocok datanya, kami melakukan geotagging pada foto tersebut sehingga kami tahu bahwa KPM ini nyata dan sesuai," kata Ana.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
