REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus mendorong transformasi dan konsolidasi dana pensiun (dapen) yang ada di BUMN. Erick menyampaikan konsolidasi dapen ke dalam satu wadah pengelolaan akan berjalan secara bertahap hingga tiga tahun ke depan.

"Terus terang ini tidak bisa dikonsolidasikan dalam satu tahun. Kita buat periode transisi selama tiga tahun, dalam tiga tahun (seluruh dapen BUMN) menjadi satu-kesatuan," ujar Erick saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Erick menyampaikan transformasi pengelolaan dapen sesuai tata kelola perusahaan yang baik (GCG) berjalan sesuai jadwal. Saat ini, ucap Erick, progresnya telah memasuki agenda penyehatan dapen dalam aspirasi pemegang saham dan kontrak manajemen. Erick pun terus memonitor proses reviu komprehensif terhadap seluruh dapen BUMN. 

"Ini yang sedang kita dorong. Jadi semua dapen ada kontrak manajemen sehingga kita bisa mendeteksi dan kita lihat sedalam-dalamnya, apa hal yang menyebabkan dapen ini tidak sehat dan lain sebagainya," ucap Erick.

Erick pun secara intensif menggandeng Kejaksaan Agung dalam mengusut dugaan korupsi dapen BUMN. Kejaksaan Agung, lanjut Erick, telah menyampaikan potensi kerugian negara hingga Rp 150 miliar akibat dugaan korupsi pada dapen PT Pelindo.

Dalam pengelolaan satu wadah yang sama, Erick ingin meningkatkan kualitas dan tata kelola dapen BUMN menjadi lebih baik. Erick tak ingin tren kondisi BUMN yang sudah sehat tidak diiringi dengan perbaikan kondisi dapen yang justru akan merugikan para pensiunan.

"Maret ini insya Allah BUMN-BUMN menyusun peta jalan, mengimplementasikan penyehatan, dan mulai transisinya karena ini beda dengan Asabri dan Jiwasraya yang sudah satu payung. Kalau ini, masing-masing perusahaan BUMN yang tanggung jawab," kata Erick.

Ikuti Whatsapp Channel Republika