REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus menggaungkan ekonomi digital sebagai upaya mempercepat transformasi dan meningkatkan infrastruktur digital. Hal itu pun menjadi salah satu dari tiga isu prioritas yang diusung Indonesia dalam ASEAN 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perkembangan transformasi digital terlihat dari geliat ekonomi digital. Pada 2022, nilai ekonomi digital di dalam negeri tercatat yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni mencapai 77 miliar dolar AS.
Nilai tersebut setara 40 persen pangsa pasar ekonomi internet ASEAN. Urgensi transformasi digital, lanjutnya, semakin diperkuat dengan prediksi potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang akan mampu mencapai 130 miliar dolar AS pada 2025.
“Untuk merealisasikan potensi tersebut, transformasi ekonomi digital yang inklusif perlu terus dipercepat guna mengurangi kesenjangan digital yang masih terjadi. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kerja sama konektivitas digital, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi sistem pembayaran dan keuangan, serta keamanan pertukaran data digital,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara virtual dalam Web-Summit DataSecureAI 2023, seperti dilansir dari keterangan resmi yang dilansir pada Sabtu (11/3/2023).
Berdasarkan data Interpol Cyber Assessment (Report 2021) selama periode Januari-September 2020 terdapat 2,7 juta serangan ransomware yang terdeteksi di berbagai negara ASEAN. Indonesia sendiri berada di peringkat teratas dengan 1,3 juta kasus.
Lalu kebocoran data akibat kejahatan siber juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dunia hingga lima triliun dolar AS pada 2024. Maka, kata Airlangga, perlu dilakukan mitigasi melalui jaminan keamanan digital dan pelindungan privasi.
Sebagai tonggak awal, pemerintah telah mengesahkan landasan hukum keamanan atas data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 17 Oktober 2022. “Saya ingin mengajak kita semua terutama para peserta Summit untuk bersama mendukung ketahanan siber dan perlindungan data dalam akselerasi transformasi digital guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Mari kita bersama-sama mewujudkan ekosistem digital yang inklusif, kondusif, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Airlangga mengungkapkan, pemerintah terus berupaya dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui agenda reformasi struktural. Upaya reformasi struktural dilanjutkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, percepatan digitalisasi, pemberantasan kemiskinan ekstrem, hilirisasi industri berbasis prinsip ekonomi hijau, serta optimalisasi Lembaga Pengelola Investasi yang diarahkan ke sektor energi terbarukan.
Langkah deregulasi perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) pun terus dilakukan guna menjadi game changer dalam mendorong peningkatan investasi. Upaya mengembangkan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) bagi hilirisasi komoditas turut dilakukan Pemerintah sebagai percepatan transformasi menuju teknologi hijau.
Strategi pengembangan yang dilakukan yakni dengan menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri hilir. Lalu meningkatkan investasi guna pengembangan rantai nilai baterai EV secara end to end.
Ikuti Whatsapp Channel Republika