Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan dana tersebut belum dapat dicairkan karena masih menunggu proses verifikasi dan validasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“KDMP memang jatuh tempo kemarin tanggal 25 September. Dana dari pemerintah sudah siap. Bahkan dana pemerintah untuk membayar 25 September sudah ditaruh di bank Himbara,” ujar Juda dalam Media Gathering bertema APBN 2027 Tumbuh Lebih Tinggi Sejahtera Lebih Cepat, Kamis (1/10/2026).

Juda menjelaskan pencairan dana harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai tata kelola program KDMP. Proses tersebut juga perlu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pencairannya sesuai dengan PMK, sesuai dengan Perpres tata kelola. Itu harus dilakukan dengan verifikasi dan validasi, harus diaudit oleh BPK sehingga clean and clear,” jelasnya.

Menurut Juda, dana pemerintah yang telah ditempatkan di bank Himbara pada dasarnya tinggal menunggu proses pencairan setelah seluruh tahapan tersebut selesai.

“Dana pemerintah ditempatkan atau disiapkan untuk membayar tadi. Kalau kuncinya dibuka, siap disalurkan,” kata Juda.

Sebelumnya, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyoroti risiko fiskal dari program KDMP. Risiko tersebut berkaitan dengan skema pembiayaan yang mencapai Rp240 triliun.

LPEM FEB UI menilai perluasan cakupan kebijakan fiskal melalui berbagai program besar berbiaya tinggi berpotensi menimbulkan risiko terhadap kredibilitas fiskal.

“Meski pinjaman tetap tercatat di neraca bank milik negara, Menteri Keuangan telah menyatakan bahwa negara akan membayar kewajiban tersebut sekitar Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, mulai September 2026,” tulis LPEM FEB UI.