Selasa 07 Mar 2023 19:20 WIB

Ketahanan Pangan Lokal Solusi Atasi Kemiskinan di Papua Barat

Pengembangan pangan lokal yang masif mengurangi ketergantungan terhadap beras.

Seorang warga mencari ulat dari batang pohon sagu tua di Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (8/10/2022) (ilustrasi). Strategi pengentasan kemisikan dapat dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan lokal secara menyeluruh di Provinsi Papua Barat.
Foto: ANTARA/Gusti Tanati
Seorang warga mencari ulat dari batang pohon sagu tua di Kampung Yoboi, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (8/10/2022) (ilustrasi). Strategi pengentasan kemisikan dapat dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan lokal secara menyeluruh di Provinsi Papua Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, Strategi pengentasan kemisikan dapat dilakukan melalui peningkatan ketahanan pangan lokal secara menyeluruh di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, komponen makanan memberikan kontribusi 74,83 persen terhadap garis kemiskinan Papua Barat periode September 2022. "Gerakan pangan lokal ini harus digaungkan dari kota sampai ke desa di seluruh Papua Barat," kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua (UNIPA) Rully N Wurarah.

Baca Juga

Menurut dia, pengembangan produk pangan lokal yang semakin masif akan mengurangi ketergantungan pola konsumsi terhadap beras. Di sisi lain, pengembangan pangan lokal berdampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat terutama di wilayah perdesaan. "Karena selama ini masyarakat dapat uang langsung beli beras, padahal pangan lokal di Papua Barat ini banyak," ujar dia.

Ia melanjutkan, strategi lain dalam menanggulangi masalah kemiskinan adalah menggulirkan bantuan sosial (bansos) agar daya beli masyarakat tetap stabil dan pengembangan usaha mikro kecil. Namun, akurasi data penerima bansos harus diperhatikan secara teliti sehingga penyalurannya tepat sasaran.

 

"Coba kita lihat pertumbuhan ekonomi kita, tingkat konsumsi itu yang paling tinggi. Sehingga, usaha kecil itu harus diperhatikan," ujar Rully.

Dia juga menyarankan agar perencanaan program kerja pemerintah daerah harus terstruktur supaya alokasi belanja difokuskan pada satu persoalan. Daya serap APBD merupakan instrumen penting mengatasi masalah kemiskinan melalui rencana program yang berkualitas dan tepat sasaran.

"Misalnya ada program pengentasan stunting ya alokasinya bisa fokus, atau program yang fokus ke salah satu indikator ekonomi," ujar Rully.

Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada September 2022 sebanyak 222,36 ribu orang atau naik 3,58 ribu orang dibanding Maret 2022 yaitu 218,78 ribu orang.

Kepala Bagian Umum BPS Papua Barat Johannis Lekatompessy menuturkan, peningkatan jumlah penduduk miskin dipengaruhi sejumlah faktor seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif ojek, inflasi umum, dan serapan APBD kurang dari 100 persen. "Persentase penduduk miskin naik 0,1 persen poin dari 21,33 persen pada Maret 2022 jadi 21,43 persen pada September 2022," kata Johannis.

Ia menjelaskan, jumlah penduduk miskin di perdesaan mencapai 187,74 ribu orang atau turun 1.600 orang dibandingkan periode Maret 2022. Sedangkan di perkotaan, jumlah penduduk miskin naik 5.100 orang dari 29,47 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 34,61 ribu orang pada September 2022.

"Disparitas kemiskinan antar kota dan desa masih tinggi," ungkap dia.

Johannis melanjutkan, garis kemiskinan juga meningkat 6,39 persen yaitu dari Rp 665.604 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 708.156 per kapita per bulan pada September 2022. Komoditas makanan menyumbang 74,83 persen terhadap garis kemiskinan September 2022, sedangkan komoditas bukan makanan hanya 25,17 persen.

"Peran komoditas makanan lebih besar dari komoditi bukan makanan terhadap garis kemiskinan periode September 2022," kata dia.

 

 

sumber : ANTARA
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement