REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan transformasi BUMN harus mampu melampaui kriteria-kriteria korporatif yang baku. Hal ini telah ia tekankan sejak pertama kali menjabat sebagai Menteri BUMN.
"Transformasi harus dilakukan dengan cepat dan efektif, tapi tetap dalam kerangka konstitusi," ujar Erick dalam orasi ilmiahnya saat menerima penganugerahan Doktor Honoris Causa bidang Manajemen Strategis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur (Jatim), Jumat (3/3/2023).
Sebagai agen pembangunan, ucap Erick, bukan berarti BUMN bisa mendapatkan tambahan modal dari APBN dan subsidi dalam bentuk public service obligation (PSO). Erick menyebut BUMN harus mampu menjadi lembaga bisnis yang bisa merangkul serta memajukan sektor swasta, baik besar, menengah, kecil, dan koperasi serta usaha kerakyatan yang ada di Indonesia.
Erick mengatakan BUMN harus menjadi organisasi yang sehat, tidak saja secara finansial, tapi juga secara fundamental, agar mampu memainkan peran ambideksteritas tersebut BUMN. "Selama tiga tahun terakhir, saya berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan transformasi BUMN secara menyeluruh," ucap pria kelahiran Jakarta tersebut.
Saat ini, Erick sampaikan, mayoritas BUMN sudah dalam fase pengembangan, bukan lagi di fase penyehatan. Erick menyebut utang dan pengeluaran biaya-biaya BUMN saat ini mulai terkendali dan BUMN bisa kembali berinvestasi.
"Bahkan data terkini menunjukkan, BUMN secara konsisten telah memberikan value kepada para pemegang saham yaitu pemerintah dan investor," lanjut Erick.
Erick menyampaikan situasi pandemi juga melecut BUMN untuk mempercepat proses transformasi BUMN secara cepat, akurat, dan tuntas sesuai visi Presiden Jokowi. Pada masa pandemi, lanjut Erick, Kementerian BUMN behasil menyelesaikan merger Bank Syariah Indonesia dan konsolidasi Holding Pelabuhan Indonesia.
"Di saat pandemi, BUMN tetap bertahan dan bahkan tumbuh. Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa strategi," sambung Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) tersebut.
Erick menyampaikan strategi yang tepat dan aspek kepemimpinan yang baik menjadi fundamental dalam perbaikan organisasi. Tanpa kedua faktor tersebut, eksekusi yang dijalankan tidak akan optimal.
"Presiden Joko Widodo adalah the executional leader, dan itu juga yang menginspirasi dan meyakinkan saya, bahwa eksekusi bukan semata soal memutuskan, membangun tim dan memimpin," kata Erick.
Namun, Erick katakan, kepemimpinan eksekusional juga membutuhkan tiga kunci yakni kecerdasan, komitmen, dan tanggung jawab. Itulah syarat untuk memimpin transformasi dengan efektif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
