REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memprediksi nilai ekspor nasional mengalami pelemahan pada tahun depan. Hal ini disebabkan negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia seperti Amerika Serikat dan China berpotensi mengalami pelemahan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perekonomian global pada 2023 semakin sulit diprediksi karena kondisi geopolitik seperti perang Rusia dengan Ukraina yang menimbulkan ketidakpastian yang sulit dihitung.
“Ekspor akan mengalami normalisasi karena baseline-nya sudah tinggi, sehingga pada 2023 pertumbuhan ekspor tidak akan bertahan karena lingkungan global, tapi tidak berarti kita menyerah,” ujarnya saat webinar Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu (21/12/2022).
Menurutnya negara seperti India perlu terus dibidik menjadi tujuan ekspor utama. Hal ini karena India mulai membuka diri setelah melakukan reformasi kebijakan.
“Ekspor ke Timur Tengah juga bertumbuh. Karena harga minyak sebagai komoditas unggulan mereka sedang tinggi, mereka perlu diperhitungkan menjadi negara tujuan ekspor,” ucapnya.
Maka itu, Sri Mulyani menyebut Indonesia perlu melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor pada 2023 di tengah pelemahan ekonomi global. “Kita harus mampu melakukan diversifikasi negara tujuan ekspor pada 2023,” ucapnya.
Di samping itu, Sri Mulyani menyebut tantangan pada tahun depan akan semakin kompleks dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi. "Ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan aspek perang, selain aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi, yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari nonekonomi," ucapnya.
Sri Mulyani berharap kerja sama yang terjalin secara baik antar pemangku kepentingan masa-masa yang sangat luar biasa sulit akan semakin kuat dan baik, lantaran akan menjadi modal Indonesia dapat maju ke depan. Sri Mulyani berpendapat Indonesia tidak bisa mengontrol kejutan, ujian, maupun tantangan yang ada lantaran merupakan bagian dari kehidupan dan perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara.
"Kita tidak bisa memilih tantangannya, yang kita bisa pilih adalah memperkuat kesiapan kita," ucapnya.
Oleh karenanya, dirinya mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat Indonesia dengan bekerja secara sinergis, kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Hal tersebut harus dilakukan agar uang masyarakat bisa betul-betul mencapai tujuannya, yaitu melindungi rakyat, melindungi ekonomi, dan melakukan tugas investasi untuk mempersiapkan generasi yang akan datang.
Sri Mulyani menyebut saat masa-masa sulit, uang masyarakat yang ada dalam anggaran pendapatan dan belanja negara menjadi instrumen yang sangat penting dengan dimensi yang sangat kaya dan beragam. Adapun pengelolaan keuangan negara begitu rumit karena terdiri dari banyak hal, seperti penerimaan pajak, penerimaan bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak misalnya royalti, bagi hasil pemerintah dan kementerian/lembaga, sehingga harus dikelola dengan sangat hati-hati.
“Uang yang diambil dari perekonomian dan rakyat itu pun akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk berbagai belanja negara dan jika terdapat defisit anggaran, dilakukan untuk mendanai aktivitas yang ada dalam perekonomian,” ucapnya.
"Ini yang kami jaga sebagai sebuah siklus APBN, keuangan negara yang tertib, akuntabel, produktif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
