REPUBLIKA.CO.ID,PONTIANAK--Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi meminta Kepala Daerah meghubungi langsung NFA apabila membutuhkan fasilitasi mobilisasi pangan untuk menjaga stok dan stabilitas harga di daerahnya. Ia mengapresiasi daerah-daerah yang telah melakukan mobilisasi pangan antar daerah sehingga dapat mencegah kenaikan harga dan turut menekan laju inflasi.
Hal tersebut disampaikan di hadapan peserta Rapat Koordinasi Terbatas Tim Pengendali Inflasi Pusat Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) wilayah Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Maluku bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, (25/11/2022), di Pontianak, Kalimantan Barat.
Arief meyakini mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit efektif menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas pangan di daerah, terutama daerah terluar dan perbatasan. “Apabila harga komoditas pangan terkendali, maka target penurunan inflasi di November bisa tercapai seperti yang terjadi pada Oktober, dimana angka inflasi berada di posisi 5,71 persen, turun 0,25 persen dibanding September,” ujarnya.
Kedepannya, Arief menambahkan, aksi mobilisasi pangan ini akan terus ditingkatkan, untuk itu ia meminta para pimpinan daerah berkoordinasi dengan NFA apabila mebutuhkan pasokan komoditas pangan strategis yang dirasa kurang dan menjadi penyebab pertumbuhan inflasi di daerahnya. "Di sini ada Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, apabila daerah bapak dan ibu memiliki kendala mengenai stok, kami bisa fasilitasi mobilisasi stok dari daerah surplus ke daerah defisit," ujarnya dihadapan perwakilan gubernur dari 15 provinsi.
Arief mengatakan, sampai dengan 24 November ini NFA telah melakukan fasilitasi mobiliasai pangan dari daerah surplus ke daerah defisit sebanyak 5 ribu ton untuk sejumlah komoditas, seperti beras, bawang merah, cabai keriting, cabai rawit merah, jagung, telur ayam ras, daging ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng, livebird atau ayam hidup, dan sapi hidup. Dari sejumlah komoditas tersebut jagung menjadi komoditas dengan volume terbanyak sekitar 3.500 ton.
“Aksi tersebut dijalankan secara business to business (B2B) melalui sinergi antara NFA, Pemda, Asosiasi Petani dan Peternak, dan Pelaku Usaha,” jelas Arief.
Upaya mobilisasi pangan ini sejalan dengan hasil telaah Kemenko Perekonomian, yang menyebutkan tantangan utama pengendalian inflasi di daerah perbatasan perlu menjadi perhatian lebih terutama berkaitan dengan kelancaran distribusi, ketersediaan infrastuktur, dan ketersediaan pasokan. “Untuk meningkatkan volume pendistribusian pangan antar daerah kami terus berkomunikasi dengan Kemenhub dalam rangka optimalisasi Tol Laut. Saat ini telah diinventarisir potensi pangan daerah-daerah perbatasan agar kapal Tol Laut yang membawa pangan ke sana kembali ke dengan muatan pangan lokal,” ujarnya.
Namun demikian, Arief tetap menempatkan aksi mobilisasi ini sebagai bagian dari solusi jangka pendek dalam upaya menjaga stabilitas. “Aksi jangka panjang juga perlu dilakukan, yang ideal adalah memunculkan sentra-sentra produksi pangan baru di daerah, sehingga masing-masing daerah memiliki kemandirian pangan,” teragnya.
Selain mobilisasi pangan, Bazar Pangan Murah atau operasi pasar akan terus di tingkatkan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Tim kami tengah mengumpulkan data kebutuhan operasi pasar di seluruh Indonesia. Kita akan jadwalkan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan BUMN,” ucapnya.
Arief menambahkan, extra effort tersebut merupakan bagian dari tindaklanjut arahan Presiden RI untuk menekan laju inflasi sehingga tidak melebihi pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah menargetkan November-Desember terjadi penurunan kembali agar dapat mengimbangi laju pertumbuhan ekonomi. Dua bulan terakhir ini sangat menentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kesempatan yang sama mengatakan, untuk mendorong peningkatan distribusi pangan pihaknya meminta pemerintah daerah turut menggunakan dana daerah untuk mendukung aktivitas logistik. “Bantuan subsidi ongkos angkut diperlukan. Masih ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, kedepan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik. Untuk itu, extra effort harus terus dilakukan, seperti perluasan kerja sama antar daerah, peningkatan sarana-prasarana yang terkait dengan sentra produksi, operasi pasar atau penyediaan pangan murah dengan Badan Pangan Nasional, dan penyaluran Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) beras oleh Bulog. “Kita akan mencatat di bulan Desember nanti pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas apabila inflasinya bisa di tekan,” katanya.
.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
