REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan mengundang langsung calon-calon investor potensial untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). "Beliau (Presiden) akan berdialog langsung dengan calon-calon investor yang sudah menyatakan diri ingin berpartisipasi melalui 'letter of interest'. Kami menerima cukup banyak 'letter of interest' untuk berpartisipasi dari berbagai macam jenis investasi," kata Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Selasa (4/10/2022).
Bambang menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat internal bersama Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan tiga kelengkapan di IKN, yaitu rancangan peraturan pemerintah, badan usaha milik otorita, dan sosialisasi peluang investasi (jajak pasar).
"Karena kita ingin membuat satu ekosistem yang lengkap jadi mereka yang ingin membuka sekolah, fasilitas kesehatan. Sekolah dari SD, SMP, SMA hingga universitas, kesehatan itu dari RS hingga klinik, berbagai jenis mal, berbagai jenis untuk keperluan sehari-hari, semuanya akan nanti kita coba untuk membuat satu ekosistem yang lengkap pada 2024 sehingga pada waktu nanti dipindahkan ibu kota, ekosistemnya sudah terbentuk," jelas Bambang.
Menurut Bambang, jajak pasar yang akan dilakukan Presiden Jokowi akan dilakukan untuk investor dalam dan luar negeri. "Investor dalam negeri, tapi tentunya mereka juga menggandeng ya, dan kita akan undang sejumlah duta besar yang membawa calon-calon investor," tambah Bambang.
Badan Otorita IKN, menurut Bambang, sedang menyiapkan badan usaha milik otorita yang akan bermitra dengan para investor dan pelaku usaha sehingga memiliki kelincahan dalam aktivitas usaha. "Dalam waktu dua tiga minggu ke depan, kita akan melihat bagaimana istilahnya 'repurposing' dan 'refocusing' dari satu badan usaha yang sekarang BUMN untuk menjadi satu badan usaha yang disesuaikan kebutuhan IKN. Saya kira pada tahap sekarang hal ini masih bergerak," ungkap Bambang.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan PT. Bina Karya (Persero) selaku salah satu BUMN yang bergerak di bidang jasa konsultasi teknik konstruksi masuk sebagai salah satu kandidat badan usaha milik otorita.
"Kita akan menggunakan BUMN yang eksis jadi sudah 'discreen' dan diberikan tugas kepada PT Danareksa dan kemudian dapat empat perusahaan. Dari empat itu misalnya sekarang ini PT Bina Karya (Persero). Bina Karya ini nanti ada tujuannya 'direfocusing' lagi, sekaligus mengubah PP Nomor 31 Tahun 1962 yang penting sudah ada persetujuan dari Presiden dan nanti mungkin dikonsultasikan ke DPR," kata Suharso.
IKN sendiri mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Rencana Induk IKN disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap, yaitu tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN; tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai.
Tahap III pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum massal, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi pengolahan air minum (IPAM), fasilitas penunjang kota spons, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.
Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna. Tahap V pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika