REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meyakini kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak akan meningkatkan angka kemiskinan di Tanah Air. Hal ini dikarenakan pemerintah sudah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 24,17 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan BLT BBM diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan bantuan upah subsidi (BSU) ke 16 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kemudian, alokasi pemerintah daerah dengan memanfaatkan dua persen dana transfer umum. 

"Kalau harga BBM naik tanpa ada bantalan, pasti kemiskinan meningkat. Maka itu, kita memberikan bantuan kepada 20,65 juta keluarga, kita berikan lagi bantuan subsidi upah, pemda memberikan lagi. Diharapkan pendapatan dan daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan akan tetap terjaga," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/9/2022).

Namun Suahasil menyebut kenaikan harga BBM dapat memicu laju inflasi pada September dan Oktober 2022. "Memang kita lihat kenaikan harga BBM kemarin akan mendorong inflasi September dan Oktober meningkat," ucapnya.

Suahasil juga menyebut subsidi akan melonjak sebesar Rp 650 triliun meski harga BBM sudah dinaikkan. "Dengan kenaikan pertalite dan solar yang kemarin, maka kita perkirakan tidak jadi Rp 698 triliun, tapi sekitar Rp 650 triliun. Jadi subsidinya masih besar sekali sebenarnya," ucapnya.

Adapun perkiraan subsidi sebesar Rp 650 triliun telah dihitung berdasarkan kuota pertalite dan solar yang baru. Artinya, pertalite tadinya diperkirakan hanya 23 juta kiloliter sudah naik menjadi 29 juta kiloliter dan solar yang tadinya diperkirakan 15 juta kiloliter sudah naik menjadi 17,4 juta kiloliter.

Ikuti Whatsapp Channel Republika