REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah tetap akan melakukan pembatasan konsumsi BBM Subsidi. Meski kenaikan harga jual sudah dilakukan, namun tanpa pembatasan maka porsi beban subsidi di APBN tetap akan tinggi.

"Prinsip dari subsidi ini kan harusnya ke masyarakat yang berhak. Kita tetap berusaha untuk subsidi tepat sasaran," ujar Suahasil secara daring, Senin (5/9/2022).

Suahasil menjelaskan sampai saat ini BBM subsidi masih dijual bebas. Meski ada kenaikan harga, namun tetap ada gap harga yang masih menjadi tanggungan APBN. Maka, opsi untuk melakukan pembatasan tetap akan dilakukan pemerintah.

"Kita berusaha lebih tepat sasaran, misalnya ya mobil bagus jangan dong beli Pertalite. Kalau kendaraan umum, kendaraan kecil masih boleh. Ini akan diatur lebih lanjut," ujar Suahasil.

Disisi lain, ia membenarkan bahwa pemerintah sudah melakukan penambahan kuota BBM subsidi, untuk solar dan Pertalite. Meski belum mendapatkan restu dari DPR, kata Suahasil, pemerintah sudah melakukan penambahan kuota ini mengingat konsumsi masyarakat yang meningkat.

Suahasil merinci, untuk Pertalite pemerintah menambah kuota dari 23 juta kiloliter menjadi 29 juta kiloliter. Sedangkan untuk Solar dari 15 juta kiloliter menjadi 17,4 juta kiloliter.

Dampaknya, kata Suahasil mau tidak mau memang pemerintah akan tetap menambah alokasi subsidi di APBN. Kata dia, dengan penambahan kuota ini maka beban APBN untuk subsidi BBM yang semula Rp 502 triliun naik menjadi Rp 698 triliun.

"Perhitungan tersebut sebelum kami memutuskan untuk menaikan harga jual BBM. Kenaikan harga kemarin cukup mengurangi beban APBN yang tadinya kami perkirakan menjadi Rp 698 triliun turun ke Rp 650 triliun," ujar Suahasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika