REPUBLIKA.CO.ID, JAkARTA – Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional Mansuetus Darto resmi melantik kepengurusan SPKS Wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), yaitu Kabupatan Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu periode 2022-2026 di Hotel Maleo Mamuju.
Dalam sambutannya, Mansuetus Darto mengatakan, kehadiran SPKS di wilayah Sulbar harus mempu memainkan peran dalam mendukung dan bekerja sama dengan semua pihak dalam membangun praktik sawit berkelanjutan di tingkat petani sawit.
Dia berpesan kepada pengurus SPKS wilayah Sulbar agar bekerja dan memainkan peran aktif mulai dari level bawah, tengah, dan atas. Di level bawah, kata dia, SPKS harus membangun kelompok petani sawit, koperasi, dan memperkuat SDM petani melalui pelatihan di tingkat lapangan atau desa.
"Serta memfasilitasi kemitraan yang adil antara koperasi dan perusahaan," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Ahad (14/8/2022).
Menurut Mansuetus, di level tengah, SPKS harus bisa mendorong kebijakan di tingkat daerah yang menguntungkan dan patuh kepada hak asasi petani serta bisa masuk dalam penetapan harga TBS di tingkat provinsi.
Adapun untuk level atas, SPKS berperan melakukan advokasi pada kebijakan-kebiajakan yang belum berpihak kepada petani sawit.
Mansuetus juga menyingung dua tantangan sawit ke depanya, yaitu struktur pasar oligopoli dan juga kelebihan produksi.
Terkait dengan masalah struktur pasar oligopoli, kata dia, bisnis sawit nasional dikuasai dan dikontrol hanya lima perusahan besar.
"Jadi ketika lima perusahan ini bermain saja dalam bersepakat dalam permainan pembelian sawit dampaknya akan sampai kepada petani sawit, ini juga bisa dikatakan salah satu faktor yang mengakibatkan rendahnya harga TBS (tandan buah segar) juga di petani sawit tidak semua faktor pada kebijakan dari pemerintah," kata dia.
Sementara terkait dengan masalah kelebihan produksi, Mansuetus mengatakan, saat ini sudah terjadi. "Sementara pasarnya terbatas dan sawit di negara-negara lain ikut tumbuh, pesan saya untuk petani sawit di Sulbar kalau memiliki tanaman komoditas lain, seperti kakao, kelapa jangan lagi dikonversi ke sawit, cukup kelola sawit yang sudah ada dan fokus pada peningkatan produktivitas petani," kata dia.
Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Hj Siti Suraidah Suhardi, mengatakan pemerintah harus hadir dan berkomitmen dalam hal kesejahteraan para petani sawit Sulbar.
"Kita juga ingin mendorong ada perbaikan pembelian TBS petani sawit di Sulawesi Barat bisa setara dengan wilayah-wilayah yang lain, karena selama ini harga sawit sangat rendah sekali dibandingkan dengan wilayah Kalimantan dan Sumatra," kata Siti.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulbar, Syamsul Maarif menyambut baik kehadiran SPKS di Sulbar. Dia berharap, bisa menjadi mitra dalam mendorong kemajuan petani sawit dan penyelesain masalah petani sawit di Sulbar.
"Kami harapkan dari SPKS dan asosiasi petani sawit bisa bersama-sama mendukung rencana pemerintah untuk memperbanyak kelembagan petani sawit, serta peningkatan SDM petani melalui pelatihan-pelatihan," kata Syamsul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika