Faisal mengatakan semakin tinggi harga kenaikan BBM jika pemerintah memutuskan burden sharing kepada pemerintah maka akan semakin meningkatkan inflasi. "Harga pertalite penggunaanya luas dan memperngaruhi harga barang lainnya termasuk harga pokok," tambah dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno juga menilai dalih pemerintah bahwa kondisi APBN tidak aman lalu menaikan harga jual BBM ke masyarakat tidaklah tepat. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM bisa meningkatkan inflasi, menghambat pertumbuhan ekonomi.
"Jadi permasalahan ini harus diselesaikan melalui solusi komprehensif dan tidak parsial," kata Eddy.
Menurutnya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilaksanakan secara bersama-sama dan beriringan. Salah satunya dengan mendorong perubahan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
"Revisi Perpres 191/2014 agar ada payung hukum untuk mengatur para pihak yang berhak menerima BBM bersubsidi dan pemberian sanksi bagi yang melanggarnya," ujarnya.
Selain itu, Eddy menilai perlu ada pembatasan terhadap konsumen BBM subsidi, misalnya melalui kontrol pembelian volume, jenis kendaraan, teknologi, dan lain-lain. Kemudian secara struktural perlu ada perombakan atas mekanisme pemberian subsidi, dari subsidi produk ke produksi orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
