REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan perusahaan-perusahaan pelat merah mendorong peningkatan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Menteri Erick bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membagikan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada 550 pelaku usaha UMKM perseorangan di Solo, Jawa Tengah. Pembagian NIB, Erick mengatakan, merupakan bentuk kolaborasi kementerian dalam mendukung kemajuan UMKM di Indonesia.
Menurutnya, kolaborasi ini penting karena tidak mungkin kementerian bisa sukses menjalankan program sendiri-sendiri. Erick menyebut keberpihakan kepada UMKM sesuai dengan Instruksi Presiden yang selalu menekankan bahwa basis pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan.
Ia menegaskan komitmen BUMN dalam mengedepankan UMKM mendapatkan porsi besar tanpa menafikan peran perusahaan-perusahaan besar yang menjadi pemain global. "Jadi ada keseimbangan dan kesinambungan. Ekonomi kita ini perlu keseimbangan seperti membuat kopi, ada kopi, air panas, gula, diaduk supaya merata dan enak. Ekonomi yang kita bangun harus seimbang," ucap Erick.
Presiden Joko Widodo, lanjut Erick, selalu menekankan Indonesia bukan negara kapitalis dan oligarki, melainkan negara dengan fondasi kuat yang didorong berdasarkan ekonomi kerakyatan dan UMKM. Pemerintah ingin menjadikan UMKM sebagai rantai pasok yang berkesinambungan untuk para pemain global Indonesia.
"Jadi nggak bisa berdiri sendiri kalau di antara kementerian tidak berkolaborasi dan kami tentu tidak jeruk makan jeruk, tugas Pak Bahlil, Pak Teten, Kadin, saya ambil, tidak," ungkap Erick.
Ia menyampaikan bahwa BUMN tetap fokus pada aspek pembiayaan dan pendampingan dan membantu membuka pasar bagi para pelaku UMKM. Erick mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan proporsi pembiayaan untuk UMKM pada tahun 2024 mencapai 30 persen dan terus meningkat hingga 50 persen.
Pemerintah tak ingin porsi pembiayaan untuk UMKM Indonesia kalah dengan tetangga, yakni Malaysia dan Singapura. Erick mengatakan pemerintah memastikan kredit usaha rakyat untuk UMKM tahun ini mencapai Rp 338 triliun atau naik dari Rp 260 triliun. Ia meyakini melalui proses yang dimudahkan dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang selama ini pembiayaan UMKM sulit mendapatkan data dan sekarang lebih terbuka untuk dapatkan data, sehingga tepat sasaran.
Erick optimistis sistem OSS dapat berjalan optimal. Holding ultra mikro yang terdiri atas BRI, PNM, dan Pegadaian mampu menumbuhkan 7,1 juta lapangan kerja dengan pembiayaan Rp 1 juta hingga Rp 4 juta tanpa agunan kepada nasabah PNM Mekaar. "Artinya kalau kita mau, kita bisa. Di saat yang sulit kita buktikan ekonomi kita tumbuh. Insya Allah, kami sangat terbuka dan terima kasih Telkom diberikan kesempatan jadi backbone OSS," ujar Erick.
Ikuti Whatsapp Channel Republika