REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi pabrik pupuk nasional. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi memperkuat ketahanan pangan dan menurunkan biaya produksi di tingkat petani.
Amran menilai, revitalisasi pabrik pupuk milik negara merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian sektor pertanian. Menurutnya, peningkatan kapasitas produksi dan efisiensi distribusi menjadi kunci dalam menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang stabil dan terjangkau.
“Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” ujar Amran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Instruksi Presiden disampaikan dalam rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar lebih cepat menjawab kebutuhan petani.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden meminta Kementan mencari skema dan terobosan baru agar pasokan pupuk tetap aman. Upaya revitalisasi pabrik diharapkan membuat produksi nasional lebih efisien sekaligus menekan harga di tingkat petani.
“Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita,” ujar Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya usai rapat, Kamis (16/10/2025).
Sebagai tindak lanjut awal, PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebesar 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret 2025/2026. Jumlah tersebut setara 259 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, tersedia 480 ribu ton pupuk nonsubsidi guna memenuhi kebutuhan di luar alokasi subsidi.