REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah mencatat realisasi anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 188,2 triliun pada semester I 2022. Adapun realisasi ini tumbuh 5,1 persen dibandingkan tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, realisasi ini dipengaruhi peningkatan realisasi baik dari belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non-K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa.

"Kalau kita lihat dari kenaikan, terdiri atas kenaikan yang non-Covid-19 maupun terkait Covid-19 atau yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi," ujar Sri Mulyani dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, Senin (4/7/2022).

Menurutnya, realisasi belanja K/L antara lain program kartu sembako, pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng, pemberian bantuan pedagang kaki lima warung dan nelayan, dan pelaksanaan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).

Sedangkan realisasi belanja non K/L terdapat peningkatan realisasi subsidi energi yang meliputi subsidi BBM, listrik dan LPG, serta pada realisasi TKDD terjadi peningkatan penyaluran BLT Desa. 

"Program pra kerja, PKH, kartu sembako, BLT desa, dan subsidi untuk bunga kredit usaha rakyat (KUR) dirasakan oleh berbagai jutaan masyarakat kita," ucapnya.

Adapun yang menikmati program perlindungan sosial ini yaitu program pra kerja diterima oleh 1,7 juta peserta, PKH bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kartu sembako kepada 18,7 juta KPM, BLT Desa diterima 7,5 Juta KPM, dan subsidi bunga KUR bagi 3,7 juta debitur.

"Inilah yang menjadi salah satu blanket atau selimut shock absorber APBN agar masyarakat kita terlindungi dari guncangan, baik itu ancaman pandemi sebelumnya dan sekarang guncangan kenaikan harga," ucap Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika