REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menurunkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 menjadi 4,3 persen sampai 4,5 persen, dari asumsi awal sebesar 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penurunan defisit berasal dari outlook pendapatan negara 2022 yang lebih tinggi Rp 420,1 triliun dari target yang telah ditetapkan. “Dengan demikian defisit anggaran tahun ini saya minta diturunkan dari Rp 868 triliun ke Rp 840,2 triliun," ujarnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR secara virtual, Kamis (19/5/2022).
Namun tak seluruh kelebihan pendapatan negara tersebut dialokasikan untuk menutup defisit anggaran karena akan dibagikan ke beberapa pos lainnya seperti subsidi, perlindungan sosial, dan belanja pendidikan.
"Alokasi kelebihan pendapatan negara untuk menurunkan defisit itu sedikit sekali, hanya Rp 27,8 triliun. Kalau kami mau ambisius fiskalnya bisa saja, tetapi untuk yang lain akan berkurang," ucapnya.
Sementara itu Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menambahkan tingginya harga energi global membuat pemerintah meminta tambahan anggaran subsidi energi sebesar Rp 74,9 triliun, anggaran kompensasi energi sebesar Rp 275 triliun, dan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 18,6 triliun.
“Tambahan itu membuat belanja pemerintah akan meningkat cukup tinggi,” ucapnya.
Meskipun belanja meningkat, berdasarkan surat Sri Mulyani ke DPR, pemerintah meyakini kondisi fiskal akan tetap terjaga. Pemerintah bahkan meyakini defisit APBN 2022 akan lebih rendah dari asumsi awal yang mencapai 4,85 persen terhadap PDB.
"Dengan perubahan komposisi pendapatan dan belanja negara, defisit APBN kita sebagaimana usulan pemerintah malah bisa lebih rendah, dari semula 4,85 persen terhadap PDB menjadi kisaran 4,3 sampai 4,5 persen PDB," ucapnya.
Dia menyebut bahwa proyeksi defisit 2022 akan semakin memudahkan pemerintah dalam melakukan konsolidasi fiskal, yakni defisit APBN berada di bawah tiga persen pada 2023. "Lebih rendahnya perubahan rencana defisit 2022 makin memudahkan pemerintah softlanding ke posisi di bawah tiga persen PDB pada tahun depan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika