REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog masih mempersiapkan kebutuhan modal kerja melalui kredit perbankan untuk kebutuhan pembelian minyak goreng curah bersubsidi dari para produsen. Persiapan modal kerja itu seiring ditugaskannya Bulog menjadi distributor minyak goreng selama masa larangan ekspor bahan baku minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya.

"(Modalnya) kita akan pinjam bank, sudah ada pembicaraan secara teknis dengan perbankan, bagaimana terkait pembayaran purchase order (PO) ke pabrik, dan pendistribusiannya," kata Sekretaris Perusahaan Bulog, Awaluddin Iqbal kepada Republika.co.id, Jumat (6/5/2022).

Menurutnya, perbankan juga sudah siap memberikan pinjaman kepada Bulog untuk keperluan modal kerja minyak goreng. Hanya saja, ia belum merinci berapa modal kerja yang akan disiapkan Bulog serta bunga pinjaman kredit yang akan disepakati bersama perbankan.

Seperti diketahui, pabrikan CPO maupun minyak goreng yang terdampak tak bisa mengekspor harus mendapatkan jaminan penyaluran produknya ke dalam negeri. Pabrikan pun mengharapkan agar Bulog maupun ID Food yang ditugaskan pemerintah menjadi distributor mempersipakan modal kerja untuk pembayaran di muka.

Awaluddin mengatakan, proses kerja sama dengan pabrikan akan dilakukan secara business to business (B2B). Adapun harga jual minyak goreng bersubsidi ke Bulog, kata Awaluddin, harus di bawah Rp 14 ribu per liter sehingga Bulog dapat memiliki margin dan menjual ke konsumen seharga Rp 14 ribu per liter.

Pasalnya, pabrikan minyak goreng curah telah mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPSPKS). Subsidi dibutuhkan karena harga keekonomian minyak goreng curah dari produsen sudah lebih dari Rp 15 ribu per kg.

"Minyak goreng curah bersubsidi ini akan diberikan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah atau yang memerlukannya," kata Awaluddin.

Sebelumnya, industri produsen minyak goreng meminta Badan Usaha Milik Negara, yakni Bulog dan ID Food untuk menyiapkan permodalan karena menjadi distributor minyak goreng curah dari para produsen. Total modal yang diperkirakan mencapai Rp 3,5 triliun.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Sahat Sinaga mengatakan, industri membutuhkan kepastian kesiapan modal kerja dari BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai distributor minyak goreng curah selama larangan ekspor minyak sawit (CPO) diterapkan.

"Kami sudah bilang tolong siapkan modal kerja. Dengan mereka ada modal kerja para produsen tidak akan punya keraguan dalam hal pembayaran dan tidak akan ragu-ragu berikan pasokannya," kata Sahat.

Modal kerja sebesar Rp 3,5 triliun itu dinilai cukup untuk mendistribusikan sekitar 200 ribu ton minyak goreng curah ke 543 kabupaten/kota. Volume tersebut sesuai dengan rata-rata kebutuhan minyak goreng curah dalam satu bulan.

Sahat pun mengatakan, para produsen saat ini telah menunggu purchase order (PO) dari BUMN yang akan mendistribusikan minyak goreng.

Selain modal kerja, Bulog dan Id Food juga diharapkan menyiapkan rencana pembelian untuk sekitar lima bulan ke depan. Hal itu karena para produsen juga membutuhkan jeda waktu untuk mencari membeli bahan baku minyak goreng. Lewat perencanaan yang jelas, rantai produksi diyakini dapat lancar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika