REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong seluruh BUMN meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN). Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan terus mengawal optimalisasi terlaksananya sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di BUMN dan pelaku industri dalam negeri. 

"Kementerian BUMN mendukung program P3DN, khususnya dalam peningkatan target belanja produk dalam negeri dan UMKM sesuai arahan Presiden Jokowi senilai Rp 400 triliun pada 2022," ujar Pahala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Pahala mengatakan Kementerian BUMN telah menugaskan PT Surveyor Indonesia (Persero) sebagai verifikator TKDN untuk melakukan percepatan program pemerintah dalam memasifkan sertifikasi TKDN di lingkungan BUMN. Pahala menyampaikan Surveyor Indonesia telah mengeluarkan 1.600 sertifikat TKDN pada 2021 dan ditargetkan meningkat pada tahun ini sebanyak 3.100 sertifikat TKDN.

"Kami juga berharap implementasi nilai TKDN di lingkungan BUMN dapat semakin diakselerasikan," ucap Pahala.

Pahala juga mengapresiasi langkah Surveyor Indonesia dalam mendorong akselerasi peningkatan P3DN melalui sejumlah sosialisasi. Pahala berharap hal tersebut mampu mendorong optimalisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada berbagai pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan BUMN yang sudah tersertifikasi TKDN dan mendorong UMKM naik kelas. 

Setelah tersertifikasi TKDN, lanjut Pahala, UMKM mendapatkan kesempatan untuk pengembangan pasar hingga ekspansi produk/jasa dengan terlibat dalam Pasar Digital (PaDi) UMKM dan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

"PaDi UMKM merupakan sebuah platform digital Kementerian BUMN dan dikembangkan Telkom yang mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi belanja BUMN pada UMKM," kata Pahala.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mengatakan program P3DN memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan produktivitas serta berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

“Dengan dukungan kolaborasi antara Kemenperin dan Kementerian BUMN, maka perlu untuk dilaksanakannya business matching sebagai pengukuhan dan pengoptimalan sertifikasi TKDN secara menyeluruh demi tercapainya target Rp 400 triliun," ucap Doddy. 

Dody menilai keberhasilan program P3DN tak bisa hanya bergantung pada pemerintah. Menurut Dody, BUMN dan pelaku industri lain justru menjadi kunci utama dalam kesuksesan penggunaan produk dalam negeri.

"Mari kita beli dan bangga memakai produk buatan Indonesia," kata Dody.

Ikuti Whatsapp Channel Republika