REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perekonomian global diproyeksikan masih akan melanjutkan tren pemulihan, meski dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian kasus Covid-19. Lalu kenaikan inflasi global yang memicu sejumlah negara maju melakukan normalisasi kebijakan moneter, serta kondisi geopolitik yang sedang terjadi di Eropa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pada 2021 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,69 persen year on year (yoy). Angka itu lebih tinggi dibandingkan negara berbasis industri lainnya seperti Vietnam yang tumbuh sebesar 2,6 persen dan Jerman yang tumbuh 2,8 persen.
Kinerja ekonomi telah menunjukkan pemulihan signifikan dibandingkan 2020. Capaian pertumbuhan ekonomi yang baik pada 2021 tentu didorong oleh sektor nonmigas atau sektor industri pengolahan dengan kontribusi yang mencapai 17,36 persen.
Pertumbuhan terbesar dicatatkan oleh industri otomotif, permesinan, logam dasar, serta kimia dan farmasi. “Salah satu indikator pemulihan di sektor industri yang terus berlanjut adalah Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang masih terus berada di area ekspansi, yaitu berada di level 53,5 pada Januari dan 51,2 di Februari 2022 lalu. Meski masih terdapat gangguan supply chain, tentu kedepannya kita berharap bahwa sektor Industri dapat terus berekspansi dan menjadi leading utama dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2023,” ujar Menteri Airlangga dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Persatuan Insinyur Indonesia secara virtual, Senin (7/3/2022).
Utilisasi Industri Pengolahan Nonmigas, kata dia, juga terus menunjukkan tren peningkatan sejak awal 2021. Pada Januari 2022 mencapai rata-rata 69,10 persen dan diharapkan terus meningkat menuju utilisasi sebelum pandemi sebesar 76,30 persen.
Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif fiskal maupun nonfiskal untuk meningkatkan utilisasi industri dan mendorong perbaikan iklim usaha industri di dalam negeri. “Pemerintah bertekad terus menjalankan kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Upaya strategis ini telah memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional, seperti peningkatan devisa dari ekspor, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta menjadi sumber penerimaan negara,” tuturnya.
Pemerintah juga terus berupaya mengurangi ketergantungan impor pada beberapa komoditas melalui program subtitusi impor 35 persen. Program subtitusi impor dilaksanakan melalui program Making Indonesia 4.0 yang berfokus pada lima sektor utama yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.
Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19, dua sektor industri juga ditambahkan yakni alat kesehatan dan farmasi. Beberapa upaya pun telah dilakukan dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan hilirisasi dan subtitusi impor melalui penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib, dan pemberlakuan pengendalian impor melalui instrumen kebijakan non tarif lainnya.
Berbagai kebijakan tersebut bertujuan agar Indonesia dapat meraih momentum Indonesia Emas pada 2045, yakni Produk Domestik Bruto Indonesia diharapkan menjadi yang terbesar ketujuh di dunia. Demi mencapai target tersebut, Indonesia harus tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun dan diharapkan sektor Industri dapat terus menjadi sektor penopang dalam meraih akselerasi pertumbuhan tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika