INDRAMAYU -- Pencarian dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap pertama tahun 2022 secara serentak mulai dilakukan pada Ahad (20/2/2022). Keluarga penerima manfaat (KPM) di pesisir utara (Pantura) Kabupaten Indramayu pun beryukur akan menerima BPNT untuk tiga bulan senilai Rp 600 ribu.
Sebab, KPM yang menerima bantuan BPNT benar-benar terbantu. Hal ini diungkapkan oleh KPM Sainah (50 tahun) warga Desa Terusan, Kecamatan Sindang, Senin (21/2/2022).
"Alhamdulillah, sangat terbantu dengan bantuan ini. Uang ini bisa untuk membeli beras dan kebutuhan sehari-sehari keluarga. Selama pandemik, suami saya yang bekerja sebagai penarik becak, semakin nggak jelas penghasilannya,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca menahan haru.
BPNT yang dibayarkan secara tunai ini juga dirasakan manfaatnya oleh KPM, Kartamin (48). Pembuat bata merah di bantaran Sungai Cimanuk ini, kini tak lagi membuat bata. Memasuki musim tanam rendengan 2022, dia pun menjadi buruh tadi untuk menopang kebutuhan hidup. "Alhamdulillah, buat kebutuhan sehari-hari," katanya.
Sebelumnya pada kesempatan mengecek pencairan bansos di sejumlah daerah, Mensos Tri Rismaharhini sudah menekankan, bahwa BPNT bisa diambil manfaatnya dalam bentuk tunai dengan nilai sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Mensos mengutip Perpres No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
“Pencairan dana BPNT ini serentak mulai Minggu, 20 Februari 2022. Kami sudah memutuskan untuk menyalurkan BPNT melibatkan PT Pos Indonesia," kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam keterangannya yang diterima matapantura.republika.id, Senin (21/2/2022).
Mensos mengatakan, BPNT tahap pertama dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret. BPNT diberikan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 200 ribu per bulan.
“Sehingga yang diterima KPM uang sejumlah Rp 600 ribu. Kemudian penyaluran tahap pertama ditargetkan total penerima 18,8 juta KPM di seluruh indonesia,” imbuhnya.
Dengan adanya kepastian pencairan bantuan secara tunai diharapkan dapat dapat semakin mendekatkan KPM terhadap barang yang dibutuhkan.
Di sisi lain, untuk meningkatkan akurasi salur bansos, Mensos terus melakukan pembaruan data. "Saya menandatangani SK setiap bulan. Jadi setiap bulan dilakukan pembaruan data. Karena data kependudukan kan selalu dinamis. Begitu saya sahkan, sebentar kemudian ada yang meninggal ada yang pindah dan sebagainya," katanya
Oleh karena itu, Mensos meminta pemerintah daerah secara terus menerus melakukan pembaruan data penduduk dana menyingkronkannya dengan data Kementerian Dalam Negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
