REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, produksi produksi padi tahun ini masih berpotensi besar untuk mengalami kenaikan dari tahun lalu. Peluang peningkatan produksi seiring prediksi iklim tahun ini yang akan mengalami La Nina di awal musim tanam pertama.
"Berkaca dari dua tahun terakhir, saya optimis kalau pemerintah bisa memanfaatkan momentum La Nina paling tidak produksi stagnan dari tahun lalu bahkan ada peluang untuk naik," kata Khudori kepada Republika.co.id, Senin (24/1/2022).
Kementan menargetkan produksi padi/gabah tahun 2022 mencapai 55,2 juta ton atau sekitar 34 juta ton beras. Target produksi padi tersebut sama dengan proyeksi terakhir dari realisasi produksi tahun 2021 lalu.
Khudori mengatakan, kenaikan produksi beras tahun 2021 sekitar 1,14 persen dari 2020 dicapai meski luas tanam dan panen turun. Hal itu menandakan adanya peningkatan produktivitas padi. Menurut dia, iklim La Nina sangat mendukung peningkatan produksi karena memberikan kecukupan air.
Terutama di masa-masa kritis musim panen pertama periode Oktober-Maret. "Tahun 2020 ada kemarau basah, lanjut 2021 masih ada La Nina. Tahun ini berdasarkan proyeksi BMKG masih ada La Nina sampai Februari, kelanjutan dari tahun lalu," ujarnya.
Melihat peluang tersebut, Khudori mengatakan, penanganan pemerintah dalam infrastruktur irigasi akan sangat berpengaruh pada tingkat produksi secara total. Daerah-daerah lahan kering yang selama ini belum dimanfaatkan pun potensial untuk menjadi area perluasan lahan sawah.
Meskipun, secara umum ekstensifikasi sawah amat sulit di tengah pembangunan yang semakin masif di setiap daerah.
Adapun faktor lain yang menentukan yakni terkait penyediaan input produksi, khususnya pupuk. Khudori mengatakan, persoalan pupuk subsidi menjadi masalah yang berulang setiap tahun. Sementara untuk pupuk non subsidi, terus mengalami kenaikan harga hingga diluar batas kemampuan petani.
Khudori mengatakan, apapun langkah-langkah dalam program pupuk subsidi maupun non subsidi, pemerintah harus memastikan pasokan pupuk ada di saat petani membutuhkannya. "Intinya ketika petani perlu, pupuk harus tersedia, sekalipun yang non subsidi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
