REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri berharap ada operasi pengendalian harga minyak goreng. Seperti diketahui, harga komoditas tersebut saat ini masih melonjak di pasaran.
"Operasi pengendalian harga (yang dimaksud) didorong penguatan produksi di pasar tradisional. Bukan di luar pasar, sehingga harganya bisa lebih turun," ujar dia kepada Republika, Rabu (5/1).
Sekarang, kata dia, permintaan minyak goreng di pasar tradisional sedang turun. Dengan begitu, dampak kenaikan harga masih belum terlalu terasa.
"Kalau permintaan (minyak goreng) sedang tinggi. Ini cukup berbahaya dengan harga segini," kata Abdullah.
Sementara, pemerintah sudah memutuskan kebijakan untuk penyediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen. Kebijakan itu berlaku di seluruh Indonesia.
"Penyediaan ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Lalu akan dievaluasi pada Mei dan dapat diperpanjang," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/1).
Ia menyebutkan, volume selama 6 bulan sebanyak 1,2 miliar liter. Kemudian dibutuhkan anggaran guna menutup selisih harga ditambah PPN sebesar total Rp 3,6 triliun.
"Komite pengarah memutuskan BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menyediakan dan melakukan pembayaran sejumlah Rp 3,6 triliun," katanya. BPDP, lanjut dia, dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran BPDP-KS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
