REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (7 Days Reverse Repo Rate/BI 7DRR) sebesar 3,5 persen pada Desember 2021. Sementara itu, suku bunga deposit facility yang dipertahankan 2,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 4,25 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur 15-16 Desember 2021. Dipertahankannya suku bunga acuan sejalan dengan perlunya otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan.

"Ini dilakukan di tengah prakiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Perry dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/12).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2021 diperkirakan akan membaik sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat. Kinerja konsumsi swasta, investasi, serta konsumsi pemerintah diprakirakan terus meningkat di tengah tetap terjaganya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh kinerja lapangan usaha utama. Antara lain seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan yang diprakirakan tetap baik.

Sementara itu, sejumlah indikator hingga Desember 2021 menunjukkan proses pemulihan yang berlanjut, seperti peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai daerah, kenaikan penjualan eceran, penguatan keyakinan konsumen, serta ekspansi PMI Manufaktur.

"Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2021 berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia yaitu 3,2 persen hingga 4 persen," kata Perry.

Pada 2022 mendatang, perbaikan ekonomi akan didukung konsumsi swasta yang meningkat dan kinerja ekspor serta belanja fiskal Pemerintah yang tetap terjaga.

Hal tersebut sejalan dengan mobilitas yang terus meningkat, pembukaan ekonomi yang semakin luas, serta stimulus kebijakan yang berlanjut.  Dengan perkembangan tersebut, BI memprakirakan ekonomi domestik 2022 tumbuh lebih tinggi menjadi 4,7 persen-5,5 persen.

Adapun, Perry menambahkan, arah kebijakan moneter bank sentral akan pro stabilitas. Sementara untuk kebijakan di sektor makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang serta ekonomi keuangan inklusif dan hijau tetap didorong untuk tumbuh. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika