REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Novita Intan
Pemerintah telah menyalurkan cadangan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 33 triliun yang digunakan penyertaan modal negara (PMN). Adapun PMN diberikan kepada sejumlah BUMN dan lembaga yang diawasi pemerintah, salah satunya PT Hutama Karya (Persero).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyalurkan PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp 9,1 triliun dari dana cadangan PEN 2021. “Investasi BUMN sebesar Rp 17 triliun, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) senilai Rp 15 triliun, dan Badan Bank Tanah senilai Rp 1 triliun," ujarnya saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR secara virtual dikutip Selasa (9/11).
Sri Mulyani menjelaskan investasi BUMN akan diberikan kepada PT Hutama Karya digunakan pengembangan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang meliputi empat ruas tol, yakni ruas Medan-Binjai, Pekanbaru-Dumai, Kuala Tanjung-Parapat, serta Binjai-Langsa.
Kemudian, PT Waskita Karya akan mendapatkan dana sebesar Rp 7,9 triliun digunakan penguatan permodalan investasi tujuh ruas tol, yakni Kayu Agung-Palembang-Betung, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor-Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Pasuruan-Probolinggo, serta Pejagan-Pemalang.
Sri Mulyani melanjutkan LPI juga akan mendapatkan dana sebesar Rp 15 triliun digunakan pemenuhan kebutuhan modal yang dipenuhi dari APBN sebesar Rp 30 triliun, dari keseluruhan kebutuhan modal Rp 75 triliun. Adapun pada 2020, pemerintah sudah merealisasikan modal awal LPI sebesar Rp 15 triliun.
"Jadi ini pemenuhan modal kedua, sehingga ekuitas awal LPI bsia terpenuhi seluruhnya Rp 30 triliun, sedangkan sisanya Rp 45 triliun akan berasal dari saham-saham BUMN," katanya.
Sementara, Badan Bank Tanah akan mendapatkan dana sebesar Rp 1 triliun dari pemanfaatan cadangan PEN, untuk memenuhi modal awal Rp 2,5 triliun. Tak sampai di situ, pemerintah juga menyalurkan dana PMN lewat SAL senilai Rp 20,1 triliun. Adapun dana itu dikucurkan kepada Hutama Karya sebesar Rp 9,9 triliun, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp 6,9 triliun, dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 3,3 triliun.
Dia juga merinci penyaluran PMN yang sebelumnya sudah tercatat APBN 2021. Adapun rinciannya, Hutama Karya sebesar Rp 6,2 triliun, PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF sebesar Rp 2,25 triliun, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) atau KIW sebesar Rp 977 miliar, dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebesar Rp 470 miliar.
Kemudian, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp 5 triliun, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun, PT Pelindo III (Persero) sebesar Rp 1,2 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI sebesar Rp 20 triliun.
Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pengalihan cadangan dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) senilai Rp 33 triliun terhadap penyertaan modal negara (PMN) tidak tepat. Seban selama ini pemerintah sudah memberikan PMN kepada BUMN dari alokasi APBN 2021 bahkan khusus kereta cepat Jakarta Bandung juga didanai APBN.
Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pengalihan dana cadangan PEN bisa turunkan kemampuan belanja pemerintah untuk menstimulus daya beli masyarakat dan UMKM yang rentan. "Belum pas karena berbagai fasilitas seperti dana talangan juga dinikmati oleh BUMN selama masa pandemi," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (9/11).
Menurutnya selama ini model pemulihan ekonomi cenderung tidak merata yang berarti masih banyak usaha kecil yang perlu diberikan tambahan bantuan setidaknya sampai akhir 2021. "Cutback atau pengurangan stimulus yang terlalu cepat dikhawatirkan akan menghambat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kerawanan masyarakat jatuh ke bawah garis kemiskinan," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika