REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI Tahun 2021 pada Kamis, 22 Juli 2021. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (1/7), agenda RUPSLB yakni persetujuan atas penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menilai kontribusi investor publik berpotensi maksimal karena reputasi BRI yang sangat baik dalam pembiayaan dan pemberdayaan di segmen mikro nasional. Karena itu dia memproyeksikan kontribusi pemegang saham publik dalam penerbitan saham baru untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan berada di kisaran Rp 20 triliun hingga Rp 40 triliun.

"Dengan dana tersebut, Bank BRI sebagai induk holding akan mampu mendorong kinerja holding lebih kuat lagi," kata Amin kepada wartawan, Rabu (21/7).

Amin memproyeksikan suntikan dana segar utamanya akan dipergunakan bank berkode saham BBRI itu untuk memastikan kualitas kredit di segmen UMi dan UMKM. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat segmen UMi dan UMKM adalah salah satu penopang ekonomi nasional.

Segmen tersebut membutuhkan stimulus yang maksimal di tengah masa-masa sulit seperti ini. Amin menilai segmen usaha tersebut adalah yang kinerjanya paling cepat pulih jika mendapat stimulus tepat, sehingga membutuhkan suntikan modal kerja yang tak kalah cepat. 

"Bagaimana pun kita tetap perlu berasumsi bahwa hampir semua pelaku ultra mikro masih membutuhkan relaksasi di tengah periode sulit ini," kata dia.

Dia pun meyakini BRI sudah menyiapkan dana pencadangan yang cukup besar sebelum penerbitan saham baru. Sehingga, dalam menghadapi berbagai kemungkinan pasca holding, keuangan BRI akan selalu dalam kondisi prima.

Amin menambahkan, karena perannya yang besar terhadap ekonomi nasional, keberpihakan pemerintah terhadap segmen UMKM dan UMi sangat besar. Karena itu bukan tidak mungkin ekspansi kinerja holding akan dipacu lebih efektif terutama setelah pandemi mulai kondusif.

Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 saja terdapat sekitar 64 juta unit usaha mikro termasuk ultra mikro di dalamnya. Jumlah itu setara 98 persen lebih dari total unit usaha nasional.

Ikuti Whatsapp Channel Republika