REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI Tahun 2021 pada Kamis, 22 Juli 2021. Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (1/7), agenda RUPSLB yakni persetujuan atas penambahan modal perseroan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue kepada para pemegang saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) dan sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi terkait rencana ini sejak awal Juni 2021. BRI menjadi induk holding BUMN sektor UMi-UMKM diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Dalam rights issue ini, perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 28,67 miliar seri B atau setara dengan 23,25 persen saham BRI saat ini dengan nilai nominal Rp 50 per lembar saham. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui mekanisme inbreng atas saham milik pemerintah di Pegadaian dan PNM masing-masing 99,99 persen.
Seperti diketahui, pemerintah telah menerbitkan landasan hukum pembentukan holding dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021. Sesuai PP tersebut, holding terdiri atas tiga entitas BUMN yakni BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Masyarakat Madani (Persero) atau PNM.
Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch. Amin Nurdin memproyeksikan kontribusi pemegang saham publik dalam penerbitan saham baru untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan berada di kisaran Rp 20 triliun hingga Rp 40 triliun. "Kontribusi investor publik berpotensi maksimal karena reputasi BRI yang sangat baik dalam pembiayaan dan pemberdayaan di segmen mikro nasional," kata Amin pada Rabu (21/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika