REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp 115,8 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 71,2 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,7 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada periode September 2025 lalu, penyerapan belanja bansos tercatat sebesar Rp 112,7 triliun.
“Belanja bantuan sosial Rp 115,8 triliun, 71,2 persen dari pagu APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026). Penyaluran anggaran tersebut difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Peningkatan belanja bansos terutama didorong oleh realisasi penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II tahun 2026. Kedua program tersebut disalurkan untuk mendukung percepatan akses pendidikan nasional.
Dari total realisasi tersebut, pemerintah telah menyalurkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 21,8 triliun. Bantuan PKH diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar.
Sementara itu, penyaluran Program Kartu Sembako mencapai Rp 28,2 triliun. Anggaran ini diberikan kepada 17,6 juta KPM guna mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika