Senin 05 Jul 2021 07:41 WIB

Sri Mulyani: Pemulihan Ekonomi Harus Terjadi Semua Sektor

Penanganan eskalasi kasus Covid-19 pemerintah bekerja sama dengan semua kalangan.

Rep: Novita Intan/ Red: Andi Nur Aminah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menekankan pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 harus terjadi secara menyeluruh dari semua sektor baik kesehatan, dunia usaha dan industri hingga terkait perubahan iklim. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penanganan eskalasi kasus Covid-19 pemerintah bekerja sama dengan masyarakat sipil, komunitas bisnis dan pemerintah daerah dalam mengakselerasi vaksinasi yang telah mencapai lebih dari satu juta dosis per hari.

“Kita harus waspada karena perkembangan saat ini menunjukkan adanya peningkatan pesat di negara-negara dengan vaksinasi yang rendah akibat tingginya tingkat penularan varian Delta termasuk Indonesia,” ujarnya seperti dilansir dari laman Kementerian Keuangan, Senin (5/7).

Baca Juga

Selain vaksinasi, pemerintah juga akan menerapkan PPKM darurat yang menunjukkan bahwa situasi saat ini sangat menantang untuk dapat dikendalikan. Sri Mulyani menyebut pemerintah juga melanjutkan upaya mempromosikan reformasi fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. “Saat krisis ini kita akan melanjutkan reformasi bersama DPR kami juga membahas bagaimana cara meningkatkan iklim investasi dan perdagangan dengan lebih efektif,” ucapnya.

Menurutnya langkah ini dilakukan di  antaranya melalui UU Cipta Kerja, reformasi pajak, dan reformasi sektor SDM untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. ”Oleh karena itu pada 2022, APBN ditujukan untuk memperkuat pemulihan dan melanjutkan reformasi struktural serta konsolidasi fiskal dengan defisit fiskal sekitar 4,51 persen sampai 4,85 persen terhadap PDB,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah turut melakukan upaya dalam rangka mitigasi perubahan iklim. Yakni dengan menargetkan penurunan emisi 29 persen tanpa dukungan internasional dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. “Saat ini pemerintah sedang dalam proses perumusan peraturan untuk penetapan harga karbon dengan mengangkat prinsip kehati-hatian melalui belajar dari negara lain,” ucapnya.

Dia memastikan Indonesia sebagai Ketua Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Atasi Perubahan Iklim akan mendorong negara maju memobilisasi pembiayaan serta mengalihkan pengetahuan dan teknologi kepada negara berkembang. “Isu perubahan iklim yang dibahas dalam kegiatan IEA serta forum Koalisi Menteri Keuangan Dunia juga akan dibahas dalam salah satu agenda di G20,” ucapnya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement