REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana untuk merealisasikan skema subsidi tertutup pada tahun depan. Tahun ini, secara paralel pemerintah memastikan untuk sinkronisasi data penerima subsidi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu mengaku bahwa skema subsidi energi selama ini tidak tepat sasaran. Apalagi selain tidak tepat sasaran gap harga dari acuan harga eceran yang ditetapkan Pertamina dengan harga jual di masyarakat juga masih terdapat gap yang besar.

"Evaluasi yang bertahun tahun kita lakukan sebenarnya. Bahwa kata kuncinya kan tepat sasaran itu belum tercapai," ujar Febrio di Badan Anggaran DPR, Rabu (7/4).

Febrio mengatakan saat ini pemerintah sedang memastikan data antara user seperti Pertamina dan PLN dengan data yang dimiliki oleh Kemensos bisa terkoneksi dengan baik. Nantinya, jika data ini sudah final maka secara bertahap skema subsidi tertutup ini bisa dilakukan pada tahun depan.

"Memang perlu ada kebijakan yang jelas soal ini. Kita sedang selesaikan itu sembari merapihkan data. Kita upayakan pelaksanaan skema subsidi tertutup bisa dilakukan pada 2022," ujar Febrio.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan salah satu tantangan persoalan subsidi ini memang persoalan data. Isa mengaku integrasi data antara Pertamina dan PLN dengan data masyarakat miskin yang dimiliki oleh Kemensos ini tidak berjalan dengan baik.

Ia mengatakan tahun ini pemerintah sedang melakukan penyempurnaan data, terutama juga melaraskan dengan NIK masyarakat. "Integrasi data penerima subsidi itu belum berjalan dengan baik. Penyempurnaan data NIK juga masih harus kita percepat dan kita lakukan dengan lebih baik," tambah Isa dalam kesempatan yang sama.

Ikuti Whatsapp Channel Republika