REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 26 triliun untuk memperluas jangkauan jaringan internet ke seluruh daerah di Indonesia. Adapun anggaran ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di dalam APBN 2021 pemerintah menyediakan belanja K/L sebesar Rp 17 triliun untuk meningkatkan koneksi internet. Pemerintah juga memberikan transfer ke daerah di dalam program tersebut sebesar Rp 9 triliun. 

"Itu merupakan satu bagian dari rencana lima tahun dalam rangka menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi internet," ujarnya saat acara Pembukaan FEKDI dan Launching P2DD secara virtual Senin (5/4).

Sri Mulyani memperkirakan belanja perluasan akses internet membutuhkan Rp 16 triliun sampai Rp 17 triliun pada 2024. Adapun alokasi anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan koneksi internet pada 9.113 desa di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Ini inti dari transformasi berkeadilan, yaitu transformasi digital apabila belanja bidang infrastruktur untuk konektivitas digital bisa dibangun, butuh anggaran belanja sangat besar, baik belanja melalui K/L hingga transfer ke daerah," ungkapnya.

Baca juga : BSI Targetkan Seluruh Jaringan Terintegrasi pada 1 November

Selain itu, pemerintah menargetkan 93.900 sekolah dan pesantren bisa masuk jaringan internet, sebanyak 3.700 puskesmas yang belum terkoneksi internet bisa terkoneksi, serta sebanyak 6.000 polsek dan koramil, dan sebanyak 47.900 desa dan kecamatan agar terlayani internet.

Pemerintah juga mendorong kesiapan SDM bidang digital ini. Adapun peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pendidikan vokasi agar mereka bisa memanfaatkan transformasi digital.

"Karena era digital, kalau manusianya tidak siap, maka kita didikte oleh sekelompok kecil atau daerah lain di luar Indonesia. Jadi, persiapan untuk SDM melalui pendidikan dan vokasi menjadi penting," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika