Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyambut baik masukan terkait hal tersebut. Ghufron juga menyoroti salah satu biaya pemanfaatan layanan Program JKN-KIS yaitu biaya persalinan di fasilitas kesehatan tingkat rujukan (rumah sakit) cukup tinggi. Menurut dia perlu adanya area improvement dalam upaya belanja strategis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan peningkatan layanan, sarana dan prasarana.

“Kami harapkan belanja strategis kesehatan, khususnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dapat segera kita implementasikan. Bagaimana kita mengoptimalkan dana kapitasi agar lebih tepat biaya dan tepat mutu. Bukan malah cenderung pada penurunan kualitas layanan dari apa yang sebenarnya diharapkan dari dana kapitasi. Kita bisa mulai pada area-area tersebut, namun ke depan dikembangkan pada area layanan lainnya,” kata Ghufron.

Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby, mengungkapkan juga perlu dilakukan skema insentif dan disinsentif dalam layanan di FKTP. Selain itu, perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam optimalisasi UKM. Sebagai contoh untuk kasus KIA, peran pemda penting dalam hal sarana dan prasarana layanan persalinan di FKTP, edukasi, dan lainnya.

“Jadi dengan kapitasi, jangan hanya melihat akses layanan terbuka namun kualitas dipertanyakan. Selain itu, dengan adanya insentif dan disinsentif dalam layanan FKTP akan berimplikasi pada biaya layanan di faskes rujukan. Misalnya, penurunan pada kasus sectio caesaria atau ada penurunan kasus implikasi kesehatan ibu di fasilitas kesehatan rujukan,” ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika