REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai transformasi digital pada sektor jasa keuangan akan membawa perubahan signifikan bagi perbankan, terutama dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan transformasi digital sektor jasa keuangan akan menjadi game changer mengingat akses kredit, pembiayaan, akan semakin mudah dan terjangkau dari berbagai lokasi.
“Berbagai layanan perbankan yang tidak hanya terbatas pada kredit dan pembiayaan, bisa dilakukan dengan platform digital termasuk, mempermudah dan mempercepat proses persyaratan administrasi dan dokumentasi. Bisa kita lakukan tanpa batasan waktu dan ruang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (25/3).
Menurutnya hal tersebut akan menjadi bagian penting dalam perkembangan industri digital di Tanah Air. Adapun langkah ini seiring dengan pergeseran gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat yang semakin erat dalam penggunaan teknologi termasuk ekspektasi terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
“Kami mendorong sektor jasa keuangan untuk melakukan transformasi digital baik dari proses bisnis, saluran distribusi, sampai dengan struktur kelembagaannya. Tentunya diiringi dengan implementasi manajemen risiko yang memadai,” ucapnya.
Dalam Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025, pengembangan ke depan akan diarahkan ke sejumlah hal. Pertama, memperkuat tata kelola dalam manajemen terintegrasi. Kedua, mendorong penggunaan teknologi informasi seperti cloud, blockchain, dan omnichannel.
“Sehingga bank dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, meningkatkan efisiensi, memenuhi kebutuhan yang beragam, dan akses cepat dan murah dengan jangkauan yang lebih luas,” ucapnya.
Ketiga, mendorong terjadinya kerja sama terkait penggunaan teknologi baik kepada bank besar, bank kecil, lembaga keuangan mikro, termasuk perusahaan rintisan. Keempat, mendukung implementasi digital sektor perbankan.
“Dukungannya melalui percepatan dan integrasi proses persetujuan produk jasa keuangan berbasis digital. Kami akan terus mengakomodasi perizinan bank digital dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku,” katanya.
Wimboh menyebut Indonesia mempunyai modal besar untuk pengembangan industri digital. Mengutip data Kementerian Keuangan pada 2019, Wimboh merinci, Indonesia memiliki sekitar 50 juta penduduk kelas menengah dan sekitar 120 juta penduduk kelas menengah harapan. Berdasarkan data OJK, pada 2019 masih ada sekitar 83 juta penduduk yang belum terjangkau akses perbankan.
Dari sisi lain, ada sekitar 196,7 juta dari total penduduk Indonesia yang memiliki akses ke internet. Indonesia juga berada peringkat keempat negara di dunia yang melakukan transaksi jual beli melalui platform e-commerce berdasarkan Global Ecommerce 2019. Sepanjang 2020 terjadi pertumbuhan volume transaksi digital sebesar 37,35 persen.
Sementara Direktur TI dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk YB Hariantono menambahkan upaya OJK dalam mendorong perkembangan digitalisasi layanan perbankan. Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah keniscayaan untuk meningkatkan daya saing khususnya bank konvensional.
“Platform digital merupakan sarana untuk menjangkau pelanggan. Produk atau jasa perbankan dapat dijual melalui platform yang dimiliki masing-masing perusahaan tapi juga bisa dijual lewat platform lain semisal perdagangan elektronik (e-commerce),” ungkapnya.
“Jadi ini adalah sesuatu yang semua bank harus menuju ke sana. Untuk bank konvensional bicaranya digital banking. Untuk bank yang baru dia akan bicara I am digital bank, daripada membangun infrastruktur fisik semuanya dibangun digital,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
