REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan mampu mencetak 100 koperasi modern pada 2021. Sekaligus mendorong sebanyak 2,5 juta usaha mikro bertransformasi menjadi sektor formal.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik di Jakarta, Selasa (16/3), menyebutkan, kementerian juga menargetkan kontribusi ekspor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) naik sebesar 15,26 persen. Lalu meningkatkan rasio kewirusahaan menjadi 3,55 persen, menaikkan rasio kredit perbankan di atas 20 persen, serta kemitraan strategis antara UMKM dan usaha besar.
Sambutan itu disampaikan dalam acara Kaltim Fair 2021 bertajuk Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Akses dan Dukungan Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM secara daring. Guna mendorong target penciptaan koperasi modern dan UMKM naik kelas, Kemenkop melakukan pemetaan risiko usaha.
“Dan untuk mengurangi risiko usaha dari UMKM tadi agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan. Kami menyiapkan 4 transformasi besar yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi,” kata dia.
Ia menambahkan, UMKM dapat terdata secara baik, berusaha dalam skala ekonomi dan efisien, serta proses pembinaan menjadi lebih fokus dan terarah. Program pemulihan ekonomi nasional, khususnya pembiayaan bagi KUKM juga masih dilanjutkan tahun ini.
Dari sisi pembiayaan, sasarannya ada dua, yakni kepada mereka yang unbankable (usaha mikro) diberikan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang rencananya segera akan digulirkan oleh Presiden. Kedua, kepada mereka yang sudah bankable atau sedang terikat kredit mendapatkan fasilitas Subsidi Bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui LPDB.
“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika