REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sektor pariwisata Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global. Sepanjang Januari hingga April 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 4,68 juta atau naik 8,24 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, selain peningkatan jumlah wisatawan, sektor pariwisata juga menghasilkan devisa sebesar 4,05 miliar dolar AS atau setara Rp68,28 triliun pada kuartal I 2026. Nilai tersebut meningkat 6,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Pariwisata tidak hanya kita dorong untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, devisa, investasi, dan kontribusi terhadap PDB. Yang tidak kalah penting, pertumbuhan pariwisata harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Widiyanti dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Rabu (3/6/2026).
Widiyanti mengatakan, pemerintah terus mengarahkan pertumbuhan sektor pariwisata agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penguatan desa wisata sebagai instrumen pemerataan pembangunan.
Widiyanti menjelaskan, Kementerian Pariwisata mendorong pemberdayaan masyarakat dan sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, Kemenpar bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memperluas sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di desa wisata.
Hingga 30 Mei 2026, Kemenpar bersama BPJPH telah memfasilitasi 31.548 sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus memperkuat kepercayaan wisatawan terhadap layanan pariwisata di daerah.
Selain melalui desa wisata, pemerataan manfaat ekonomi juga didorong lewat penyelenggaraan event daerah. Program Karisma Event Nusantara yang telah digelar di 15 provinsi melibatkan 20.669 pekerja dan 3.936 UMKM dengan nilai perputaran ekonomi mencapai lebih dari Rp45,57 miliar.
“Event bukan hanya ruang promosi destinasi, tetapi juga ruang ekonomi rakyat. Di sana ada UMKM, seniman, pekerja kreatif, komunitas, pelaku transportasi, kuliner, akomodasi, dan berbagai sektor pendukung lainnya yang ikut bergerak,” ujar Widiyanti.
Kemenpar juga memperkuat dukungan kepada daerah melalui program tugas pembantuan di 38 provinsi. Program tersebut mencakup pelatihan keselamatan berwisata, pembuatan konten promosi daerah, hingga dukungan penyelenggaraan event untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata.
Widiyanti menilai pembangunan sektor pariwisata ke depan harus semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Karena itu, Kemenpar akan terus memperkuat kolaborasi dengan DPR, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku industri, komunitas, serta masyarakat.
“Pekerjaan rumah kita masih besar. Namun arah kita jelas, pariwisata Indonesia harus tumbuh lebih berkualitas, lebih merata, dan lebih berpihak kepada masyarakat. Pariwisata harus menjadi kekuatan ekonomi yang tumbuh bersama rakyat dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia,” ujar Widiyanti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika