REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memproyeksikan, ekonomi Indonesia pada tahun depan mampu tumbuh di level 5,4 sampai enam persen (year on year). Proses vaksinasi yang diperkirakan rampung pada Maret 2022 diyakini mampu menjadi faktor pendorong utama pertumbuhan ini.

Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, 2022 merupakan tahun kunci untuk pemulihan ekonomi. Sebab, pada tahun depan, herd immunity diperkirakan terjadi seiring dengan penyelesaian proses vaksinasi ke seluruh masyarakat. Dampaknya, aktivitas ekonomi bisa berjalan maksimal dan mendorong pertumbuhan secara nasional.

"Oleh sebab itu, untuk 2022, pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada kisaran 5,4 sampai enam persen, sehingga 2022 jadi titik kunci ekonomi indonesia melakukan akselerasi pasca Covid-19," ujarnya dalam Kick Off Meeting Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 secara virtual pada Jumat (19/2).

Amalia mengatakan, sumber pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan berasal dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Ketiga sumber ini diyakini membaik seiring dengan pemulihan ekonomi global.

Sementara itu, stabilitas makro ekonomi tetap terjaga karena inflasi yang terkendali pada level tiga persen dan nilai tukar yang kompetitif untuk menjaga daya saing ekspor Indonesia pada rentang Rp 13.900-15.000 per dolar AS. Cadangan devisa masih berada pada kisaran delapan hingga 81, bulan impor atau setara dengan 138,2 miliar dolar AS sampai 141,4 miliar dolar AS. Ini berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Sementara itu, defisit transaksi berjalan di rentang aman yakni 1,6 hingga 1,7 persen dari Produk Doemstik Bruto (PDB). "Dorongan berupa stimulus fiskal juga tetap dilakukan oleh pemerintah dengan tetap menjaga ruang defisit yang longgar, namun konsolidasi fiskal terjaga," ucap Amalia.

Pada tahun depan, Amalia menjelaskan, tema RKP yang dipilih adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Topik pemulihan ekonomi menunjukkan, peran pemerintah masih dibutuhkan untuk akselerasi proses pemulihan, baik di masyarakat maupun dunia usaha.

Sementara itu, tema kedua menunjukkan, kebijakan 2022 diarahkan untuk melakukan reformasi struktural yang selama ini tertinggal. Tujuannya agar daya saing Indonesia dapat meningkat di tengah persaingan global.

Dengan dua tema ini, Amalia menuturkan, program pemerintah harus ditujukan untuk dua hal. "Strategi kebijakan tidak hanya untuk mengembalikan tingkat ekonomi sebelum krisis, tapi kita harus tumbuh lebih baik sebelum tahun-tahun sebelumnya," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika