Rabu 10 Feb 2021 06:26 WIB

Ini Saran Pengamat untuk Optimalisasi Pariwisata RI 2021

Langkah pemulihan harus mendapat perhatian khusus. Salah satunya membentuk komite

Rep: Dedy Darmawan Nasution / Red: Hiru Muhammad
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kanan) mengendarai sepeda listrik  produksi UMKM NTB saat meninjau kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (15/1/2021). Menparekraf optimistis pengembangan The Mandalika dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia dan NTB khususnya di bidang sport tourism serta industri kreatif sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.
Foto: ANTARA/Ahmad Subaidi
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M Mansoer (kedua kanan) mengendarai sepeda listrik produksi UMKM NTB saat meninjau kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) The Mandalika, Praya, Lombok Tengah, NTB, Jumat (15/1/2021). Menparekraf optimistis pengembangan The Mandalika dapat mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia dan NTB khususnya di bidang sport tourism serta industri kreatif sehingga mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat Pariwisata, Taufan Rahmadi, menyampaikan lima saran bagi pemerintah untuk mengoptimalisasi pariwisata Indonesia pada tahun 2021. Ia mengatakan, upaya pemulihan harus segera dimulai pada tahun ini lantaran dampak yang diakibatkan pandemi sudah terlalu dalam.

Taufan mengatakan, langkah pemulihan harus mendapat perhatian khusus. Salah satunya dengan pembentukan komite. "Tugas utamanya adalah melakukan pendampingan, pengawasan dan merumuskan langkah2 strategis dalam mempercepat pemulihan pariwisata," kata Taufan, Selasa (9/2).

Selain itu, Taufan mengatakan pemerintah juga harus memastikan pembentukan holding BUMN Pariwisata. Menurut dia, adanya holding tersebut dapat secara nyata bermanfaat bagi pemulihan pariwisata

Adapun dari sisi fiskal, kebijakan Dana Hibah Pariwisata yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, peruntukannya harus diperluas."Tidak hanya untuk hotel dan restaurant dan harus dipercepat realisasinya," kata dia.

Sementara itu, ia juga mendorong agar pemerintah terus melakukan diplomasi terkait kebijakan Travel Bubble dengan negara - negara tetangga Indonesia yang selama ini menjadi originasi wisatawan mancanegara.

"Terakhir membentuk rumah kolaborasi pariwisata di setiap 5 destinasi pariwisata prioritas, untuk menyatukan semua stakeholder baik daerah ataupun pusat guna bersatu di dalam bekerjasana mempercepat tuntasnya pengembangan di destinasi," kata dia. 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement