REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berupaya untuk bisa meningkatakan aktivitas dan investasi di sektor hulu migas. Salah satunya adalah dengan memberikan fleksibilitas kontrak bagi para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas.

Saat ini tercatat sudah banyak KKKS yang meminta revisi untuk tambahan split kepada pemerintah untuk bisa meningkatkan aktivitas di sektor hulu. Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan saat ini pemerintah sudah memberikan banyak instrumen insentif yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh KKKS.

"Kami menerima banyak permintaan revisi split.  Tidak hanya dari Pertamina saja. Tetapi kan pemerintah sudah banyak mengeluarkan insentif perpajakan maupun insentif investasi. Nah, kami meminta agar para KKKS bisa mengoptimalkan insentif ini terlebih dahulu sebelum mengajukan penambahan split," ujar Ego dalam diskusi daring, Kamis (19/11).

Namun, kata Ego pemerintah tentu tidak menutup diri. Semua pengajuan penambahan split sampai saat ini masih dikaji pemerintah. Ia juga mengatakan pemerintah membuka ruang untuk diskusi mengenai hal ini dengan para KKKS.

"Kami berharap kemudian timbul adanya win win solution. Sehingga aktivitas di hulu tetap bisa berjalan atraktif," ujar Ego.

Ikuti Whatsapp Channel Republika