REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyiapkan dana sebesar Rp 34,23 triliun dalam rangka pengadaan vaksin Covid-19 serta vaksinasi. Anggaran tersebut terdiri dari Rp 5 triliun tahun ini dan Rp 29,23 triliun tahun depan.
"Kita sudah melakukan pencadangan untuk pengadaan vaksin baik untuk tahun ini dan tahun depan,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11).
Sri Mulyani menjelaskan anggaran ini berasal dari skema burden sharing antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. "Program vaksinasi tahun depan sudah di earmark dana dari Pak Gubernur BI nol persen jadi seluruh pengelolaan dana bidang kesehatan” ujarnya.
Tak hanya itu, ia menyatakan pemerintah juga melakukan alokasi ulang dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin.
"Komposisi dari PEN yang mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” jelasnya.
Ia menyebutkan untuk bidang kesehatan yang sebelumnya Rp 87,55 triliun kini menjadi Rp 97,26 triliun meliputi belanja penanganan Covid-19 Rp 45,32 triliun, insentif nakes Rp 6,63 triliun, santunan kematian Rp 0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp 4,11 triliun.
Kemudian gugus tugas Rp 3,5 triliun, insentif perpajakan Rp 3,49 triliun, cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp 5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial 2021 Rp 29,23 triliun.